”Definisi murah ini bisa macam-macam. Namun bagi kami (BTN), indikator utamanya adalah keterjangkauan (affordable). Di situlah challenge-nya, bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat,” tegas Nixon.
Tepat Sasaran
Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi peluncuran buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045.
Menurut Hashim, visi tersebut sangat sejalan dengan fondasi yang diletakkan para pendahulunya. Gagasan Margono Djojohadikusumo dalam memperluas akses hunian murah serta Soemitro Djojohadikusumo yang memosisikan industri perumahan dalam kerangka ekonomi nasional.
Baca juga: Lima Bank Penyalur KPR Subsidi Terbesar 2026, BTN Dominan
”Ini adalah kerja panjang yang melibatkan antargenerasi. Satgas Perumahan kini tengah mengorkestrasi strategi besar untuk mempercepat program tiga juta rumah. Fokus kami jelas, memastikan program ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tegas Hashim.
Meski baru satu setengah tahun mengemban amanah sebagai Wamen PKP, Fahri Hamzah dinilai langsung tancap gas menelurkan karya literatur. Buku ini lahir dari buah pikiran Soemitro Djojohadikusumo yang menginspirasi untuk mengambil sikap secara ideologis. Memotret secara mendalam terhadap persoalan krisis hunian dan ketimpangan kepemilikan rumah (backlog) di tanah air.
Fahri mengungkapkan, cita-cita besar yang ingin diraihnya adalah melihat seluruh rakyat Indonesia terbebas dari masalah hunian di 2045.
Baca juga: Qatar Gandeng BTN Siapkan US$2 Miliar Bangun 100.000 Unit Hunian di Indonesia
“Swasembada papan adalah harga mati jika kita ingin membangun fondasi sosial dan ekonomi masyarakat yang kuat ke depan,” ujar Fahri.
Program Tiga Juta Rumah adalah bagian dari strategi transformasi bangsa. Yang skalanya kolosal, mengubah fondasi, dan merombak banyak hal ke depan.
“Jangan dianggap itu proyek properti biasa,” imbuhnya.
Fahri mengungkapkan, data angka ketimpangan kepemilikan rumah (backlog) berkisar 10-12 juta unit. Masih ada sekitar 20 juta warga yang terpaksa bertahan di rumah tidak layak huni (RTLH).
Baca juga: Wamen PKP: Untuk Optimalkan 3 Juta Rumah Butuh Sinergi Pusat dan Daerah
“Bahkan, sekitar enam juta orang di antaranya tinggal di rumah yang tidak layak, dan rumah itu pun bukan milik mereka sendiri,” ungkap Fahri.
(*)
