Jakarta, landbank.co.id– Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) menegaskan bahwa program 3 juta rumah untuk rakyat yang diusung Presiden Prabowo Subianto akan menjadi prioritas nasional dalam lima tahun ke depan.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 29 April 2025.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan, Presiden Prabowo memberikan mandat khusus kepada Kementerian PKP untuk membenahi berbagai persoalan terkait perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terutama di wilayah pedesaan.
“Rapat koordinasi ini merupakan forum penting dan strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. Tujuannya adalah menyelaraskan kebijakan, program, dan langkah percepatan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman,” ujar Fahri Hamzah dalam sambutan Perumahan Perdesaan Tahun 2025 yang dihadiri landbank.co.id di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 29 April 2025.
Fahri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan demi keberhasilan target program 3 juta rumah untuk rakyat.
Ia juga menyoroti perlunya penggunaan data yang sama serta valid agar implementasi kebijakan lebih tepat sasaran.
“Kita perlu menyatukan data, termasuk dari tingkat desa. Banyak dana desa yang belum dialokasikan untuk kebutuhan rumah. Kita harus bisa membuat data yang jelas agar negara hadir secara konkret,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, nantinya untuk wilayah perkotaan, pembangunan rumah akan memanfaatkan tanah milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta lahan milik pemda. Konsep ini akan melibatkan pengembang dengan skema harga tanah sebagai subsidi tak langsung.
“Presiden menginstruksikan agar kita gunakan tanah negara di kota. Setelah tanah bersih dan izin lengkap, kita hitung biaya pembangunan dan berikan margin wajar untuk pengembang,” jelas Fahri.
