Jakarta, landbank.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal memperkuat integrasi data program perumahan nasional berbasis Application Programming Interface (API) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Integrasi tersebut mencakup data program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sarana Multigriya Finansial (SMF), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan berbasis By Name By Address (BNBA).
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara Kementerian PKP dan BPS dalam penyusunan indikator kinerja sektor perumahan nasional, pemutakhiran data sosial ekonomi, hingga sinkronisasi program perumahan pemerintah.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah indikator utama sektor perumahan akan menjadi acuan bersama antara kedua lembaga.
Kepala BPS menyampaikan bahwa pengukuran backlog perumahan tetap menggunakan basis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mencakup backlog kepemilikan rumah dan backlog kelayakhunian.
Selain itu, indikator sektor perumahan juga akan mencakup jumlah unit rumah yang difasilitasi melalui program KUR Perumahan, serta jumlah rumah yang dibangun maupun direnovasi dari berbagai sumber pembiayaan.
Sumber pembiayaan tersebut meliputi FLPP, BSPS, CSR, APBN, APBD, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga KUR Perumahan.
Dalam diskusi itu, Kementerian PKP juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah data program yang belum terintegrasi dalam sistem BPS, khususnya data FLPP, BSPS, SMF, dan KUR Perumahan berbasis BNBA.
Ke depan, integrasi data tersebut akan diperkuat melalui mekanisme berbasis API guna meningkatkan akurasi dan sinkronisasi data nasional.
Kepala BPS juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas hunian sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan backlog perumahan nasional.
“Kalau mau cepat menurunkan angka backlog, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengganti atap asbes menjadi genteng, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta,” ujar Kepala BPS dalam keterangan resminya kepada landbank.co.id Rabu, 13 Mei 2026.
Selain sektor perumahan, pembahasan juga mencakup indikator sanitasi dan kualitas dasar permukiman.
Beberapa indikator tersebut antara lain akses sanitasi layak, akses air minum layak, sumber penerangan listrik, hingga rumah tangga yang masih mempraktikkan open defecation.
Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, BPS akan mengirimkan tautan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada seluruh balai Kementerian PKP untuk mendukung pembaruan variabel keluarga dan individu penerima program perumahan.
BPS juga dijadwalkan memberikan pelatihan pengisian cek DTSEN kepada tim balai di seluruh Indonesia melalui Zoom pada 25 Mei 2026.
Selain itu, BPS akan menyusun publikasi khusus Statistik Perumahan Tahun 2025 hingga Semester I 2026 yang rencananya diserahkan secara resmi kepada Menteri PKP pada awal Agustus 2026.
Kementerian PKP menyambut baik penguatan sinergi tersebut sebagai langkah strategis untuk menghadirkan kebijakan perumahan yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih akurat serta terukur.
(*)
