Perhatian Terhadap Pekerja Informal Masih Kental

Perhatian terhadap para pekerja informal khususnya mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih terasa cukup kental/foto: landbank.co.id

Jakarta, landbank.co.id– Perhatian terhadap para pekerja informal khususnya mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih terasa cukup kental.

Kalangan yang menaruh perhatian terhadap pekerja informal tak sebatas dari pemerintah maupun perpanjangan tangannya, tapi juga muncul dari para pengembang properti dan cendekiawan.

Bacaan Lainnya

Begitulah benang merah yang mencuat dari Diskusi Media bertajuk “Inovasi Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Informal” di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.

“Salah satu upaya kami adalah dengan menerapkan peraturan agar para bank yang menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan memberi porsi 15 persen terhadap pekerja informal,” tutur Alfian Arif, direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dalam diskusi itu.

BP Tapera adalah organ pemerintah yang menaungi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi berskema FLPP yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alais duit rakyat.

KPR FLPP menyasar para pekerja formal atau kalangan yang memiki pendapatan tetap (fix income), selain itu pekerja informal berpendapatan tidak pasti (non-fix income).

Baca juga: KPR FLPP Bantu Pekerja Sektor Informal Wujudkan Rumah Impian di Serang

“Saat ini, sudah 92 persen para bank penyalur mitra BP Tapera menyalurkan FLPP kepada kalangan non-fix income,” jelas Alfian.

Data BP Tapera memerlihatkan, pada 2025, dari total penyaluran KPR FLPP, sebanyak 17 persennya menyasar kalangan pekerja informal, sedangkan selebihnya adalah untuk pekerja formal.

Tahun 2025, penyaluran KPR FLPP menyentuh angka 278.868 rumah subsidi senilai Rp34,64 triliun yang tersebar di 401 kabupaten dan kota di Indonesia.

Porsi non-fix income tahun 2025 lebih besar bila disandingkan dengan setahun sebelumnya yang masih bertengger di level 15,8 persen.

Pada 2024, MBR diguyur dengan 200.300 rumah subsidi setara dengan senilai Rp24,58 triliun yang terdistribusi ke 396 kabupaten dan kota di Indonesia.

Baca juga: Skema RTO Atasi Backlog Hunian dan Kepemilikan Rumah

“Sepanjang Januari hingga pertengahan Mei 2026, porsi non-fix income sebesar 18,4 persen dari 60.115 rumah subsidi FLPP. Ke depan, kami berharap porsinya bisa mencapai sebesar 25 persen,” ujar Alfian.

Salah satu bank penyalur KPR FLPP, yakni PT Bank Syariah Nasional (BSN) mengaku bahwa punya komitmen tinggi terhadap kalangan segmen non-fix income.

Pos terkait