Jakarta, Iandbank.co.id– Pembangunan rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) rampung Desember 2024.
Kontraktor pelaksana pembangunan rusun melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR itu adalah PT Relis Sapindo Utama.
Rusun ASN PUPR yang bertugas di NTB ini dibangun setinggi delapan lantai.
Hunian vertikal ini mengusung konsep mixed use development untuk hunian dan perkantoran.
“Rusun ini nantinya diperuntukkan bagi ASN Kementerian PUPR yang ditugaskan di Provinsi NTB. Khususnya bagi mereka yang berasal dari luar sehingga mereka bisa menghuni hunian yang layak,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam siaran pers dikutip Senin, 19 Agustus 2024.
Iwan menerangkan, pembangunan rusun ini diperlukan agar para ASN bisa fokus bekerja melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Dengan demikian mereka tidak terlalu memikirkan tempat tinggal selama mereka bertugas di NTB.
“Kami menyadari di lingkungan Kementerian PUPR rotasi dan pergantian pejabat sering terjadi. Di Provinsi NTB juga banyak balai dari unit organisasi di Kementerian PUPR seperti BWS, BP2JK, BPPW, Balai P2P serta satuan kerja dimana banyak pegawai juga yang tidak berasal dari sini dan mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Jadi ketimbang mereka harus mengontrak dan sibuk mencari hunian mereka sementara bisa tinggal di Rusun ini namun dengan tuntutan kinerjanya harus ditingkatkan,” jelas Iwan.
Ke depan, imbuh Iwan, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk mendorong lebih banyak pembangunan Rusun sebagai upaya optimalisasi lahan untuk hunian.
Selain itu, Kementerian PUPR juga mengusung konsep mixed use development yakni Rusun yang dibangun memiliki fungsi hunian dan perkantoran sehingga pemanfaatan lahan lebih optimal.
“Kami juga ingin agar Rusun ini dibangun dengan konsep green and smart building serta mengusung desain kearifan lokal. Kami harap pemerintah daerah setempat juga bisa menggunakan konsep ini dalam pembangunan hunian bagi masyarakat maupun ASN nya di daerah,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Balai P2P Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Perumahan, I Wayan Suardana menjelaskan, Rusun ASN PUPR dibangun berdasarkan karena adanya kebutuhan hunian bagi para pegawai antar unit organisasi di Kementerian PUPR yang belum mempunyai tempat tinggal khususnya mereka yang berasal dari luar NTB.
Balai P2P Nusa Tenggara I juga terus berkoordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksanaan Tinggi NTB guna percepatan pembangunan Rusun tersebut.