Jakarta, landbank.co.id – Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait megatakan, pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Meikarta ditargetkan rampung pada Agustus 2028.
Menteri Ara menjelaskan pembangunan rusun subsidi tersebut masih berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Tahapan pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, dilanjutkan ground breaking pada Maret 2026, pembangunan struktur atas pada Agustus 2026.
“Proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian ground breaking pada Maret 2026, dilanjutkan pembangunan struktur ke atas pada Agustus 2026, dan ditargetkan selesai pada Agustus 2028,” ujar Maruarar Sirait dalam keterangan resminya yang dilihat landbank.co.id Jumat, 29 Mei 2026.
Menteri PKP menegaskan pemerintah terus mendorong inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta.
“Kita ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja,” katanya.
Menurut Ara, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi penting dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.
“Hunian vertikal seperti rusun subsidi ini menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah tinggi dan harga tanah yang terus meningkat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan progres pembangunan saat ini telah memasuki tahapan test pile. Dari total 8.600 pile yang direncanakan, sebanyak 1.836 pile telah terpasang.
“Saat ini progres pembangunan masih sesuai rencana dan sudah masuk pada tahapan test pile. Dari total 8.600 pile, saat ini sudah terpasang sebanyak 1.836 pile,” jelasnya.
Target Sediakan 141 Ribu Hunian
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara menjelaskan skema kolaborasi pembangunan proyek rusun subsidi tersebut.
Menurutnya, Kementerian PKP berperan sebagai regulator, sementara pembiayaan dan pembangunan dilakukan melalui Danantara. Adapun lahan pembangunan merupakan hibah dari Lippo Group seluas 30 hektare yang tersebar di tiga lokasi.
“Posisi Kementerian PKP dalam program ini adalah sebagai pembuat kebijakan atau regulator. Untuk pembiayaan dan pembangunan dilakukan melalui Danantara, sementara tanah merupakan hibah dari Lippo seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan,” ujarnya.
Proyek tersebut direncanakan menyediakan sekitar 141 ribu unit hunian dari tiga lokasi yang telah disiapkan.
“Ini merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak di dekat pusat ekonomi dan industri,” tambah Ara.
Ia juga menekankan bahwa percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas bangunan, fasilitas, akses transportasi, dan lingkungan hunian.
“Kita tidak hanya mengejar jumlah unit, tetapi juga kualitas bangunan, fasilitas, akses transportasi, dan lingkungan yang baik bagi masyarakat,” katanya.
Dukung Kawasan Industri Bekasi
Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata mengatakan program pembangunan rusun subsidi tersebut mendapat perhatian khusus dari Presiden.
“Kami mendukung langkah-langkah percepatan pembangunan hunian rakyat yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
