Jakarta, landbank.co.id – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2025.
Dalam pertemuan tersebut Wamen PKP Fahri Hamzah menyatakan, Kementerian PKP berkomitmen untuk membantu seluruh pemerintah daerah (pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.
Menurut Wamen PKP, di Indonesia ini ada sekitar 12.000 desa yang berada di pesisir di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kepulauan Riau.
“Kepri ini tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global. Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor,” kata Fahri Hamzah dalam siaran pers yang dilihat landbank.co.id, Selasa, 7 Januari 2025.
Wamen PKP mengatakan, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.
“Tujuannya mengubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus,” ujarnya.
Untuk itu, Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.
“Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir,” kata Fahri.
