Jakarta, landbank.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan sejumlah permasalahan yang ditemukan selama masa jabatannya.
Salah satu yang paling krusial adalah persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan internal Kementerian PKP.
Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin, 19 Mei 2025, di Jakarta.
“Identifikasi masalah, terus terang, adalah SDM yang ada di kami,” ujar Menteri PKP yang akrab disapa Ara.
Ara menjelaskan, pihaknya telah berupaya melakukan perbaikan dengan menghadirkan SDM dari luar instansi, termasuk dari kementerian dan lembaga lain. Ia menyebut, dari delapan pejabat eselon I yang saat ini menjabat, tujuh di antaranya direkrut dari luar Kementerian PKP.
“Kami datangkan dari berbagai institusi seperti Kementerian Keuangan, Bank BTN, Kejaksaan Agung, Pemprov DKI, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI,” tambahnya.
Tak hanya soal SDM, Maruarar juga menyoroti persoalan teknis dalam pelaksanaan program, termasuk kualitas rumah dan kawasan permukiman yang belum optimal, serta bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
Sebagai contoh, ia menyinggung capaian program bersama Bank BTN yang ditargetkan membangun 350 ribu unit rumah di tahun ini. Dari jumlah itu, 250 ribu unit ditangani oleh BTN, sementara sisanya dibagi ke lembaga lain.
Melihat kompleksitas masalah yang ada, Ara meminta dukungan dan pengawalan dari Komisi V DPR RI untuk memastikan Kementerian PKP dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Kami minta Komisi V ikut mengawal agar pembenahan ini bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
(*)
