Jakarta, landbank.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. H. Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 unit rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tenaga Penyuluh BKKBN di lapangan.
Pertemuan antara kedua menteri berlangsung pada Rabu, 14 Mei 2025 di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri 2, Jakarta, dan turut disaksikan oleh Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP.
Dalam keterangannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan masyarakat dari berbagai profesi bisa mengakses program rumah subsidi melalui skema KPR FLPP.
“Malam ini kami membahas alokasi 3.000 rumah untuk para penyuluh dan TPK. Ini bukti bahwa negara hadir untuk semua. Sebelumnya rumah subsidi telah diserahkan untuk guru, buruh, tenaga migran, wartawan, dan tenaga kesehatan. Kini giliran TPK dan Penyuluh BKKBN,” ujar Maruarar dikutip dari keterangan resminya Kamis, 15 Mei 2025.
Dalam kesempatan itu, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP dan BKKBN sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyediakan rumah subsidi berkualitas bagi penyuluh lapangan dan pendamping keluarga.
Maruarar juga menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo telah meningkatkan kuota KPR FLPP secara signifikan, dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit rumah subsidi tahun ini.
“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah,” ungkap Menteri yang akrab disapa ARA.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. H. Wihaji menyatakan dukungan penuh terhadap Program 3 Juta Rumah yang digalakkan oleh Kementerian PKP.
Ia menyebut rumah layak akan meningkatkan semangat kerja para penyuluh dan pendamping keluarga dalam melayani masyarakat.
“Kami siap mendukung penuh Program 3 Juta Rumah. Rumah subsidi dari Kementerian PKP akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan,” tegasnya.
(*)
