Jakarta, landbank.co.id- Pembiayaan perumahan masih terus bergulir di tengah sejumlah tantangan yang ada. Baik di lini komersial, maupun rumah subsidi.
Hingga kuartal pertama 2026, sejumlah bank mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) cukup tinggi, bahkan ada yang menorehkan pertumbuhan.
Saat bersamaan, sejumlah bank juga mengguyur pasar dengan Kredit Program Perumahan (KPP) atau yang populer disebut KUR Perumahan. Bedanya, KPP merangsek tak hanya di sisi permintaan (demand), namun juga masuk ke ranah sisi pasokan (supply).
Salah satu bank yang mencatat pertumbuhan KPR sekaligus menggelontorkan KUR Perumahan adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Hingga kuartal pertama 2026, di segmen KPR Subsidi, BTN telah menyalurkan kredit senilai Rp193,55 triliun dalam tiga bulan pertama 2026 atau naik 7,7 persen yoy dari Rp179,70 triliun pada periode yang sama tahun.
Untuk segmen KPR nonsubsidi, telah mencapai Rp112,56 triliun per kuartal I/2026 atau naik 5,4 persen yoy dari Rp106,81 triliun.
Baca juga: Salurkan FLPP 2025, BTN Gandeng 6.542 Pengembang Properti
Bahkan, tidak hanya itu saja. BTN juga menggulirkan KUR Perumahan.
Hingga 18 Mei 2026, BTN mencatat realisasi pencairan (booked) KPP atau KUR Perumahan secara nasional mencapai sekitar Rp2,97 triliun. Angka itu mencakup KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand sebesar Rp987 miliar.
Dari sisi target tahunan, realisasi KUR Perumahan bank pelat merah tersebut masing-masing telah mencapai sekitar 33 persen dari kuota KPP Supply 2026 sebesar Rp6 triliun dan 25 persen dari kuota KPP Demand 2026 sebesar Rp4 triliun.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, keseimbangan antara sisi supply dan demand menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perumahan nasional.
“Kami di BTN menyadari bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi,” kata dia, dikutip dari laman BTN, baru-baru ini.
Baca juga: Mengenal Syarat KPR Sejahtera BCA, Gaji Rp8,5 Juta Bisa Beli Rumah
KPP Supply hadir, jelas Nixon, untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sedangkan KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha.
