Kadisperkim Jawa Barat Indra Maha mengungkapkan bahwa angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yakni 2022, di mana backlog perumahan adalah sebanyak 2,2 juta.
“Peningkatan itu mungkin karena ada pertambahan jumlah KK (kepala keluarga) dan juga ada ketentuan dari Bappenas bahwa yang terhitung rumah adalah yang layak huni,” kata Indra dilansir Antara, belum lama ini.

Terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai penyaluran KPR FLPP membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian layak dan terjangkau.
Untuk itu, Menteri PKP berjanji kepada ekosistem perumahan di Indonesia untuk terus melanjutkan dan meningkatkan target program prorakyat tersebut sekaligus mendorong capaian Program Tiga Juta Rumah tahun 2025.
“Kita semua kan sudah melihat dengan jelas bahwa program KPR FLPP ini bagus untuk sektor perumahan di Indonesia. Kementerian PKP juga butuh dukungan dari berbagai ekosistem perumahan baik pengembang dan perbankan untuk mendorong Program Tiga Juta Rumah Tahun depan,” ujar Menteri PKP dalam siaran pers, baru-baru ini.
Menteri PKP menyatakan program KPR FLPP sangat bagus dan perlu dilanjutkan dengan sejumlah perubahan kebijakan terkait proporsi pemerintah dan perbankan sebagai penyalur KPR. Jika sebelumnya proporsi permerintah 75 : 25, ke depan diupayakan bisa berubah menjadi 50 : 50.
“Sebagai Menteri PKP tentu saya harus objektif. Program KPR FLPP yang sudah bagus tentu kita usahakan proporsinya pemerintah dan perbankan 50 : 50 sehingga targetnya bisa lebih ditingkatkan dari 220.000 menjadi 330.000 unit rumah subsidi,” kata Menteri PKP.
(*)