Jakarta, landbank.co.id – Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah (pemda) menjadi orkestrator aliran dana daerah sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional melalui inovasi pembiayaan yang produktif dan terukur.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangungan Daerah (Asbanda), Agus H Widodo, dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia yang diselenggarakan di Solo dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, baru-baru ini.
Dalam sambutannya, Agus menegaskan bahwa perubahan landscape ekonomi serta keterbatasan ruang fiskal pemda menuntut BPD untuk mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif.
“Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” ujar Agus dikutip Senin 20 April 2026.
Dia menjelaskan bahwa BPD memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki bank lain, mulai dari kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau hingga ke tingkat daerah.
Baca juga: Raja KPR Subsidi BPD Menjangkau Lebih 400 Perumahan
Dengan keunggulan tersebut, BPD memiliki posisi unik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.
“BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” tegasnya.
Agus menekankan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Dalam kondisi tersebut, inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan government spending dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu instrumen strategis yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah yang tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tetapi juga untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, erta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.
“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” jelas Agus.
Baca juga: Raja KPR Subsidi BPD Mau Nerbitin Obligasi Rp932,41 Miliar
Dalam konteks tersebut, Asbanda juga telah menyampaikan usulan kepada regulator untuk menghadirkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi terhadap pembiayaan sektor publik daerah.
“Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent,” tegasnya.
