Jakarta, landbank.co.id– Manajemen PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyediakan pembiayaan rumah subsidi Rp3,4 triliun untuk 20.000 ribu guru pada 2025.
Menurut Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dukungan itu tertuang dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia.
Program tersebut merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.
Sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima kredit pemilik rumah (KPR) subsidi.
“Sama dengan skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada umumnya, untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS,” ujarnya dilansir laman BTN.
Baca juga: Tenaga Kesehatan Mendapat Alokasi 30 Ribu Rumah Subsidi
Dia menjelaskan, fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor dan uang muka minimal 1 persen dari harga rumah.
“Tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun dan mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” kata Nixon.
Sebagai tahap awal implementasi, BTN menggelar akad kredit serentak pada 25 Maret 2025 untuk 300 debitur, baik secara onsite maupun online yang tersebar di 8 wilayah masing-masing yaitu Bogor (Perumahan Pesona Kahuripan 10 sebanyak 59 debitur) dan Banda Aceh.
Lalu, Medan, Pontianak, Makassar, Bangkalan, Kupang, serta Jayapura yang mayoritas berasal dari jenjang SD, diikuti SMP dan SMA, dengan masa kerja di atas dua tahun.
“BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat. Program ini ke depannya akan diterapkan secara nasional,” kata Nixon.
Nixon menegaskan, sebagai pemain utama di KPR nasional, BTN selama ini telah menunjukkan kepeduliannya terhadap insan pekerja sektor pendidikan.
Baca juga: Pengembang Rumah Subsidi Harus Profesional
Hal itu terlihat dari total penyaluran rumah untuk tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak tahun 2021. Selama tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit.
“Kalau boleh usul, kita tambahkan tahun depan, selain guru ASN (aparatur sipil negara), kita tambahkan dengan guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta. Kami berharap program ini terus berjalan karena program ini yang paling disukai dan masih banyak guru yang belum punya rumah layak huni. Dengan begitu, guru bisa lebih konsentrasi mengajar,” ujar Nixon.
Menurut Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik.
“Terima kasih kepada Pak Menteri PKP yang sudah mengalokasikan 20.000 unit untuk guru, karena jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia. Kami ingin agar para guru dapat bekerja lebih baik lagi, dengan peningkatan kesejahteraan dan kepemilikan rumah yang layak,” kata Abdul.
