Menteri PKP: Hibah Lahan Lippo Group Dorong Percepatan Program Rumah untuk MBR

Jakarta, landbank.co.id - Lippo Group resmi menandatangani komitmen hibah lahan Meikarta kepada negara sebagai upaya mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau, berkualitas, dan terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung.

"Hari ini telah dilaksanakan penandatanganan komitmen hibah dari Lippo Cikarang kepada negara. Diharapkan ini menjadi terobosan besar karena dari data yang ada, 5 tahun terakhir ini untuk rumah susun subsidi pembiayaan keuangannya hanya (untuk) 140 unit," ujar Maruarar Sirait dalam penandatanganan komitmen hibah lahan PT Lippo Cikarang Tbk pada Senin, 29 Juni 2026 di Wisma Danantara.

Ia mengatakan, hibah lahan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembangunan perumahan nasional melalui pemanfaatan pengalaman dan kapasitas pengembang swasta. Menurutnya, kolaborasi ini akan membuka peluang lebih besar bagi pembangunan rumah susun subsidi yang selama ini masih terbatas.

"Kita ingin ada terobosan. Negara tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu kami mengajak dunia usaha untuk bergotong royong menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah," kata Maruarar.

BACA JUGA:Kuota Bedah Rumah DKI Jakarta Naik Jadi 10.000 Unit, Menteri PKP Minta Pelaksanaan Dipercepat

Maruarar juga menegaskan bahwa pemerintah terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan perumahan nasional.

"Kalau pemerintah, swasta, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, saya optimistis Program 3 Juta Rumah dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menuturkan, pengibahan lahan Meikarta kepada negara ini memiliki luas sekitar 30 hektare.

"Inikan nanti di bangun menjadi hunian vertikal, desainnya sudah disiapkan dengan berbagai tipe, ada  yang 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. Pak Menteri Keuangan juga memberikan perhatian khusus supaya lebih besar bagi yang sudah berkeluarga dan manusiawi. Kita menggunakan juga satu model yang 45 meter," ujarnya.

Maruarar memastikan proses hibah lahan tersebut telah melalui berbagai tahapan, termasuk pengawasan oleh Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, lahan tersebut telah dinyatakan bersih dari persoalan hukum.

BACA JUGA:Januari-Mei, Realisasi KPR FLPP Turun 34 Persen

"Lahan yang ada di Meikarta dalam proses diberikan kepada negara dan juga tata kelolanya diawasi oleh Kejaksaan Agung, juga dari Kepala BPKP, juga dikonsultasikan kepada KPK. Saya 4 bulan lalu datang ke KPK dan sudah dinyatakan oleh KPK tanahnya adalah clear and clean dalam proses itu. Jadi kita bisa melanjutkan proses ini," ucapnya.

Sementara itu, CEO Lippo Group, James Riady, mengatakan pihaknya mendukung penuh Program 3 Juta Rumah melalui komitmen hibah lahan yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.

Menurutnya, sektor perumahan memiliki kontribusi strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memberikan dampak sosial yang luas.

"Perumahan bukan hanya soal membangun gedung, tetapi juga membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kami berharap hibah lahan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak," ujar James Riady.

Melalui hal tersebut, nantinya kedua belah pihak akan mengembangkan kerja sama dalam mendukung pembangunan kawasan hunian yang terintegrasi, termasuk penyediaan rumah subsidi dan rumah susun produktif bagi masyarakat.

BACA JUGA:Regulasi Pendukung Program Tiga Juta Rumah Diperkuat

Pemerintah menilai kolaborasi dengan Lippo Group merupakan langkah konkret untuk mempercepat realisasi berbagai program strategis di sektor perumahan.

Kerja sama ini melanjutkan berbagai langkah yang telah dilakukan Kementerian PKP dalam menggandeng mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah.

Sebelumnya, kementerian juga telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan investor internasional, kementerian/lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat pembiayaan, penyediaan lahan, dan basis data pembangunan perumahan nasional.

Pemerintah berharap kolaborasi dengan Lippo Group dapat menjadi model kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.

(*)