Kementerian PKP Kebut Bedah Rumah, 131.689 Unit Terealisasi

Jakarta, landbank.co.id - Program Bedah Rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tembus 131.689 unit hingga 1 September 2026.

Berdasarkan data Kementerian PKP, realisasi Bedah Rumah mencapai 33,37% atau ... dari target pelaksanaan Bedah Rumah pada 2026 .... sebanyak 400.000 unit.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, Kementerian PKP terus mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan program sekaligus mempercepat penyerapan anggaran untuk mendukung berbagai program perumahan.

“Tahun lalu penyerapan anggaran kami mencapai 96 persen dan tahun ini kami menargetkan bisa mencapai 97 persen,” ujar Maruarar.

Menurutnya, program perumahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan hunian baru, tetapi juga perlu memberikan akses kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah yang telah dimiliki.

“Program perumahan tidak hanya bicara soal membangun rumah. Kita juga ingin masyarakat punya akses terhadap pembiayaan, termasuk untuk memperbaiki rumah dan mengembangkan kegiatan ekonominya,” ujar Maruarar.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan kualitas hunian tercermin dari jumlah usulan Program Bedah Rumah yang telah mencapai sekitar 2,2 juta unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 422.000 calon penerima bantuan telah dilakukan verifikasi.

Dari sisi anggaran, per 1 September 2026 penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian PKP telah mencapai 69%.

Sementara itu, Inspektorat Jenderal dengan pagu setelah penajaman sebesar Rp19 miliar telah mencatatkan penyerapan sebesar 67,09%.

Pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dari pagu sekitar Rp2,9 triliun, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 21,37%.

"Progres pembangunan rumah susun juga terus berjalan. Untuk pembangunan rusun periode 2024-2026, progres fisik telah mencapai 92%. Sementara periode 2025-2026 mencapai 73,2%, sedangkan periode 2026-2027 telah mencapai 12,8% dan akan terus berlanjut hingga tahun depan," ungkap Menteri yang akrab disapa Ara itu.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mencatatkan penyerapan anggaran sebesar 39,2%.

Ara juga menyampaikan, pemerintah terus melakukan percepatan pelaksanaan berbagai program perumahan, termasuk pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.

"Di sektor perumahan perdesaan, penyerapan anggaran telah mencapai 38,74%. Pembangunan rumah khusus juga terus berjalan, antara lain telah memasuki tahap kontrak di Kalimantan, sementara pembangunan di Batanghari dan Lebak masih dalam proses tender fisik," pungkasnya.

Adapun Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah menyerap 67,17% dari pagu anggaran sebesar Rp19 miliar.

(*)