Target 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Diperbaiki Sepanjang 2026

Target 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Diperbaiki Sepanjang 2026

Pemerintah Republik Indonesia (RI) meningkatkan program bedah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 400 ribu unit pada 2026.--Landbank.co.id

Jakarta, landbank.co.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah terus memperluas program bedah rumah, meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah subsidi, serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan produk bahan bangunan lokal.

Maruarar mengatakan, pemerintah meningkatkan target program bedah rumah secara signifikan pada 2026. Jika pada tahun sebelumnya program tersebut menyasar 45.000 rumah, tahun ini targetnya meningkat menjadi 400.000 rumah.

“Ini bagian program yang dibuat oleh negara, Presiden Prabowo itu, tahun lalu itu kita ada 45 ribu bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400 ribu rumah,” ungkap Maruarar, dalam keterangan resminya dikutip landbank.co.id Selasa (27/10/2026).

Selain meningkatkan jumlah rumah yang diperbaiki, pemerintah juga terus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh rumah dengan pembiayaan yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Peningkatan program perumahan ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak, tetapi juga mendorong pemerataan akses kepemilikan rumah.

34 UMKM Lolos Sertifikasi SNI, Siapkan 2,4 Juta Genteng

Di samping program bedah rumah dan rumah subsidi, Kementerian PKP juga mendorong pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan produk bahan bangunan lokal.

Salah satu sektor yang dikembangkan adalah industri genteng tanah liat. Pemerintah mendorong pelaku usaha lokal meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menjaga kualitas produk melalui pendampingan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Maruarar mengungkapkan, sebanyak 34 UMKM telah lolos sertifikasi yang berkaitan dengan standar kualitas produk genteng tanah liat. Para pelaku usaha tersebut menyiapkan pasokan hingga 2,4 juta genteng untuk mendukung kebutuhan program perumahan.

“Ada 34 UMKM yang sudah lolos SNI, yaitu kriteria kehandalan, artinya dia sudah punya suatu sertifikasi yang kuat, lolos uji, dan 34 ini menyiapkan 2,4 juta genteng, produk UMKM, genteng dari tanah liat sehingga kualitasnya itu terjaga,” ujar Maruarar.

Menurutnya, pemanfaatan produk lokal menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program perumahan nasional. Dengan demikian, pembangunan rumah tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan hunian, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di daerah.

Produk Lokal Didorong Digunakan di Daerah Asal

Maruarar menegaskan, pemerintah ingin memperkuat keterlibatan UMKM lokal dengan mendorong penggunaan produk bahan bangunan sesuai potensi daerah masing-masing.

Ia mencontohkan, produk yang dihasilkan UMKM di Jawa Barat diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut. Hal serupa juga diharapkan berlaku bagi produk UMKM dari Jawa Tengah dan daerah lainnya.

“Jadi kita ingin memberdayakan UMKM-UMKM lokal. Jadi kalau bisa produk Jawa Barat bisa dipakai di Jawa Barat. Produk Jawa Tengah bisa dipakai di Jawa Tengah. Sesudah genteng kita juga akan ke tempat yang lain,” imbuh Maruarar.