Ada 174 Ribu Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Utara, PKP Alokasikan 2.000 Unit Bedah Rumah

Jakarta, landbank.co.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terus ditingkatkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak.

Dalam kunjungannya ke rumah penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Maruarar mengatakan pemerintah berupaya memperluas jangkauan program agar semakin banyak keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni dapat memperoleh bantuan.

“Saya mohon maaf karena kita belum bisa memperbaiki seluruh rumah tidak layak huni. Namun, kita terus meningkatkan jumlahnya. Tahun lalu di Jakarta ada 158 rumah yang diperbaiki, sedangkan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 10.300 rumah,” ujar Maruarar, dikutip Senin (19/10/2026).

Maruarar menegaskan, peningkatan jumlah penerima bantuan harus diiringi dengan proses verifikasi yang cermat. Pemerintah memastikan bantuan perbaikan rumah diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria, baik berdasarkan kondisi sosial ekonomi maupun tingkat kerusakan hunian.

“Kita harus memastikan penerimanya tepat sasaran. Kita lihat kondisi ekonominya memang terbatas, dan kondisi rumahnya juga memang tidak layak huni,” ungkapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, kedua penerima bantuan dinilai memenuhi kriteria berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan keadaan tempat tinggal. Masulah tercatat berada pada desil 1, sedangkan Nusrobah berada pada desil 2. Keduanya memiliki penghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP).

Maruarar menekankan bahwa ketepatan sasaran menjadi aspek penting dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan dua faktor utama, yakni kemampuan ekonomi keluarga dan kondisi fisik bangunan, agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Tadi saya mengunjungi dua rumah dan penghasilan keluarganya di bawah UMP. Kita harus memastikan penerimanya tepat sasaran. Kita lihat kondisi ekonominya memang terbatas, dan kondisi rumahnya juga memang tidak layak huni,” ujarnya.

Di sisi lain, berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, terdapat sekitar 2.500 keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni di Kelurahan Rorotan. Sementara itu, jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta Utara mencapai sekitar 174.000 unit.

Pada 2026, Jakarta Utara memperoleh alokasi 2.000 unit Program Bedah Rumah sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Pengerjaan rumah bagi para penerima bantuan dijadwalkan berlangsung mulai 26 Oktober hingga 26 Desember 2026. Melalui program ini, Kementerian PKP berupaya memperbaiki kualitas tempat tinggal masyarakat sekaligus memastikan bantuan dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran.

Kondisi Rumah Penerima Bantuan Memprihatinkan

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar meninjau rumah Masulah (48), seorang juru masak di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpenghasilan sekitar Rp2,5 juta per bulan.

Masulah tinggal bersama suami dan lima anaknya yang masih bersekolah di rumah seluas 45 meter persegi. Suaminya saat ini tidak lagi bekerja karena mengalami stroke ringan. Ia juga mengaku belum pernah menerima bantuan di sektor perumahan sejak menempati rumah tersebut.

Kondisi bangunan rumah Masulah memprihatinkan. Struktur bangunan, mulai dari pondasi, sloof, kolom, hingga ring balok, dilaporkan sudah rapuh dan tidak kokoh. Rangka atap kayu juga mengalami kerusakan, sebagian besar dinding retak, lantai plester pecah, dan atap asbes rusak berat.