Perumnas Siapkan 1.575 Hektare untuk 150 Ribu Hunian

Perum Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia/foto: kementerian pkp

Jakarta, landbank.co.id– Diminta agar memikirkan social housing, Perum Perumnas mengaku telah menyiapkan diri mewujudkan hunian bagi masyarakat.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Bacaan Lainnya

Dia menerangkan, salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower.

Proyek ini terdiri atas dua rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

“Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek, kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang,” kata Budi Saddewa dalam siaran pers Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dikutip Selasa, 18 Maret 2025.

Baca juga: Perumnas Groundbreaking di Pulogebang Februari 2025

Budi mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas.

Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis transit (transit oriented development/TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah dalam pertemuan dengan manajemen Perum Perumnas di kantor BUMN itu, Senin, 17 Maret 2025, mengatakan, pentingnya kolaborasi.

Baca juga: Perumnas dan KAI akan Integrasikan Stasiun KRL dengan Samesta Parayasa

Dia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya,” kata Fahri Hamzah.

Pos terkait