Jakarta, landbank.co.id– Krisis perumahan berupa tingginya tarif sewa hunian dan kebutuhan pasokan tempat tinggal memicu terjadinya demonstrasi besar di Spanyol.
Dalam setahun terakhir, tarif sewa hunian di Spanyol naik 11,5 persen yang dinilai cukup memberatkan konsumen.
Kantor berita Antara melaporkan, puluhan ribu demonstran memadati jalan-jalan di Madrid, Barcelona, dan lebih dari 40 kota lainnya di seluruh Spanyol pada Sabtu, 5 April 2025, untuk memprotes lonjakan harga sewa dan krisis perumahan yang semakin dalam, yang telah melanda negara itu selama lebih dari satu dekade.
Aksi tersebut merupakan demonstrasi nasional terkoordinasi pertama dalam skala besar dan diselenggarakan oleh berbagai asosiasi penyewa.
Para pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan “Akhiri bisnis perumahan” dan “Potong sewa 50 persen”, sebagai bentuk kritik terhadap pasar properti yang dinilai tidak berkelanjutan dan penuh spekulasi.
Kelompok penyewa juga mengancam akan melakukan mogok bayar sewa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Baca juga: Ajakan Pembentukan Asosiasi Konsumen Perumahan
Juru bicara Asosiasi Penyewa Madrid, Valeria Racu, menyerukan aksi tak terbatas dan mogok nasional untuk melawan harga sewa yang tinggi dan spekulan properti. Ia mendesak 500.000 rumah tangga yang masa sewanya habis pada 2025 agar melawan penggusuran.
Racu menegaskan komitmen mereka terhadap rencana mogok bayar sewa dan menyatakan bahwa jutaan orang telah menunjukkan kekuatannya. Ia memperkirakan, jika aksi ini berjalan, harga sewa dapat turun setidaknya 30 persen.
Ia juga menegaskan bahwa baik para spekulan maupun pemerintah harus bertanggung jawab atas krisis perumahan yang membuat keluarga dan generasi muda tersingkir dari pusat kota ke wilayah pinggiran.
Sementara itu, juru bicara Asosiasi Penyewa di Logrono, Mariola Gutierrez, menyatakan bahwa gerakan itu bertujuan untuk menurunkan harga perumahan dan menghentikan “gelembung sewa” yang kian membesar, dengan menekan spekulan dan pemerintah agar mengambil tindakan nyata.
Baca juga: Berharap Ada Bank Tanah Khusus Perumahan
Menurut laporan Bank Sentral Spanyol, negara itu membutuhkan sekitar 500.000 rumah baru untuk mengatasi krisis perumahan.
Untuk memungkinkan pembangunan perumahan sosial oleh pemerintah, laporan tersebut merekomendasikan reformasi hukum pertanahan, penyederhanaan birokrasi, pengurangan beban pajak perumahan yang saat ini sebesar 25 persen, serta penghentian penyewaan jangka pendek untuk turis di kota-kota besar dan kawasan pesisir.
