Terkait pemanfaatan KUR untuk perumahan, pemerintah mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk menggali masukan di Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.
Dalam pertemuan menggali pembiayaan untuk perumahan di kantor Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Menara Mandiri II, Jakarta Selatan itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Danantara, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BP Tapera, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Dari Kementerian PKP nantinya program ini kan diintegrasikan dengan target pencapaian tiga juta rumah yang disebut sebagai penguatan sumber pendanaan. Yang sumber pendanaan kan ada GWM BI, kemudian juga untuk dukungan FLPP, untuk ekspansi FLPP menjadi 350.000. Nah ini bagian juga dari penguatan pendanaan, kombinasi pendanaan,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel usai melakukan diskusi Usulan Kredit Usaha Rakyat di sektor perumahan di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.
Menurut Didyk Choiroel, pihaknya juga sedang melakukan pemetaan terkait target pembangunan rumah yang ada.
Jadi nantinya pembangunan rumah tidak hanya merenovasi tapi juga mendorong pembangunan rumah subsidi dan komersial.
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan di kantor BP Tapera tersebut antara lain adalah usulan fitur dan skema pembiayaan berbasis KUR untuk sektor perumahan seperti dari sisi supply dan demand.
Baca juga: Begini Komentar Bank Dunia Soal Program Tiga Juta Rumah
Selain itu, juga dibahas mengenai tujuan KUR perumahan, peruntukkan, plafon KUR, suku bunga subsidi, subsidi bunga, tenor, penjaminan, syarat kelaikan calon penerima, dan Risk Acceptance Criteria (RAC).
(*)
