Kementerian PKP Buka Peluang Investasi Asing untuk Percepat Program 3 Juta Rumah

Jakarta, landbank.co.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kerja sama dengan investor asing dan komunitas internasional untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, keterlibatan investor, dunia usaha, dan komunitas diplomatik diperlukan untuk memperkuat pembiayaan serta ekosistem pembangunan perumahan nasional.

Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperluas penyediaan hunian layak dan terjangkau, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat industri perumahan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 bertema “From Regional Growth to National Strength: Building Jobs, Stability and Investor Confidence” di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026.

BACA JUGA:Menteri PKP : Kredit Program Perumahan Rp30 Triliun Dorong UMKM dan Perluas Akses Rumah Layak

Dalam forum yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia tersebut, Maruarar mengajak para duta besar dan pelaku usaha untuk ikut mendukung program perumahan yang menjadi prioritas pemerintah.

“Presiden Prabowo memiliki program yang sangat menyentuh rakyat, yakni bedah rumah. Selain rumahnya dibedah menjadi layak huni, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM, serta status tanahnya diterbitkan dengan program 1 juta sertipikat gratis. Saya juga mengajak KADIN dan Duta Besar untuk ikut mendukung program ini,” ujar Maruarar.

Menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian PKP terus mengembangkan sejumlah program prioritas untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Program tersebut meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, peningkatan ekonomi keluarga melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta penyediaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BACA JUGA:Realisasi Anggaran DJPKT Kementerian PKP Capai 74,25 Persen, Kejar Target 97,85 Persen

Menurut Ara, kebijakan perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo tidak hanya berorientasi pada penyediaan tempat tinggal. Program tersebut juga mencakup peningkatan kualitas rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga kepastian status kepemilikan tanah.

“Kebijakan perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo untuk rakyat dan tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga kepastian status kepemilikan tanah,” katanya.

Selain itu, tambah dia sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan.

Pemerintah juga mendorong perluasan akses pembiayaan rumah subsidi melalui rencana perpanjangan tenor cicilan dari 20 tahun menjadi 40 tahun.