Gibran Mundur dari Wapres, DPP GIBRAN Pastikan Tetap Beri Dukungan
Ketua Umum DPP GIBRAN Reyhan Restuansyah menegaskan, organisasinya akan tetap memberikan dukungan kepada Gibran meskipun tidak lagi menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia.--ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/bar
Jakarta, landbank.co.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia tidak menyurutkan dukungan Dewan Pengurus Pusat (DPP) GIGIH BERDAULAT NUSANTARA (Gibran).
Ketua Umum DPP GIBRAN Reyhan Restuansyah menegaskan, organisasinya akan tetap memberikan dukungan kepada Gibran meskipun tidak lagi menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Selain itu, pihaknya menyatakan akan terus mengawal penyelesaian polemik dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan SMA yang selama ini dikaitkan dengan Gibran melalui jalur hukum.
Seperti diketahui, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Mengenai hal itu, MPR menyatakan akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan.
BACA JUGA:Daftar Geopark Indonesia yang Meraih Green Card UNESCO
Menurut Reyhan, keputusan Gibran tersebut membuka dinamika baru terkait pengisian posisi Wakil Presiden.
"Mas Gibran mundur dengan rasa hormat. Dia dipilih oleh 58 persen rakyat yang mencoblosnya untuk menjadi Wapres. DPP akan terus bersama Gibran meskipun tidak menjabat lagi sebagai Wapres," ujar Reyhan dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026.
Reyhan menyampaikan, dukungan organisasinya tidak berhenti meskipun Gibran telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
DPP GIBRAN, kata dia, akan terus mengawal persoalan keabsahan dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi polemik.
BACA JUGA:Jokowi Bantah Tuduhan Ijazah Palsu di Sidang Roy Suryo, Ungkap Awal Mula Laporan
"DPP GIBRAN akan terus mengawal Gibran, khususnya dalam penyelesaian persoalan keabsahan dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan SMA yang selama ini menjadi polemik," ungkapnya.
Menurut Reyhan, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum agar memperoleh kepastian dan tidak terus berkembang menjadi perdebatan politik di ruang publik.
Dia menilai proses hukum menjadi jalur yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara jelas.
Ketua Umum DPP GIBRAN periode 2026-2028 itu juga mengimbau masyarakat untuk menghormati keputusan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
- Share:
