Realisasi Anggaran DJPKT Kementerian PKP Capai 74,25 Persen, Kejar Target 97,85 Persen

Jakarta, landbank.co.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjelang akhir 2026.

Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong penyerapan anggaran sekaligus memastikan penyelesaian pekerjaan fisik dan manfaat program bagi masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, percepatan penyerapan anggaran harus berjalan seiring dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan. Menurutnya, realisasi belanja pemerintah tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (DJPKT), realisasi anggaran sebesar 80,05 persen atau Rp2,33 triliun dari total pagu Rp2,91 triliun.

BACA JUGA:Kementerian PKP Gandeng ADEKSI, Siapkan Penataan Permukiman Terpadu di Lima Kota

Sementara itu, Kementerian PKP mencatat, rata-rata realisasi anggaran kementerian mencapai 74,25 persen. Adapun DJPKT optimistis realisasi anggarannya dapat mencapai 97,85 persen pada 31 Desember 2026, berdasarkan proyeksi kinerja hingga akhir tahun.

Ara menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya dana yang terserap, tetapi juga dari kualitas pembangunan dan dampak yang dirasakan penerima manfaat.

“Penyerapan anggaran bukan sekadar mengejar angka realisasi, tetapi harus dipastikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap program harus dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel. Tetap semangat untuk para pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam mengejar target hingga akhir tahun,” ujar Maruarar Sirait.

Ia meminta seluruh jajaran memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program agar target akhir tahun dapat tercapai tanpa mengabaikan kualitas pembangunan serta ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:BTN Gandeng 5.178 Pengembang Properti, Dominasi Rumah Subsidi

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyampaikan, capaian realisasi anggaran DJPKT didukung pelaksanaan berbagai program strategis. Program tersebut meliputi pembangunan rumah susun (rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), penanganan kawasan kumuh, hingga pembangunan infrastruktur sanitasi masyarakat.

“Capaian realisasi anggaran ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat, balai, hingga satuan kerja provinsi. Kami terus melakukan pengendalian dan evaluasi agar setiap program dapat diselesaikan sesuai target, dengan tetap memperhatikan kualitas pembangunan dan manfaat yang diterima masyarakat,” ujar Sri.

Berdasarkan data kinerja satuan kerja, realisasi anggaran tertinggi dicatatkan oleh Satker PKP Provinsi sebesar 80,11 persen. Sementara itu, Satker DJPKT Pusat mencapai 75,18 persen dan satuan kerja balai atau Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebesar 68,99 persen.

Sementara itu, pada sektor pembangunan rumah susun perkotaan, DJPKT melaksanakan pembangunan sebanyak 629 unit yang tersebar dalam 13 tower.