Jakarta, landbank.co.id– Program pembangunan rumah dan renovasi, serta penataan kawasan membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar bergulir tepat sasaran.
Menurut Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dalam program pembangunan rumah dan penataan kawasan agar tidak mangkrak.
Dia menegaskan, adanya proyek pusat yang mangkrak karena pelaksanaannya tidak berdasarkan data dan verifikasi dari pemerintah daerah.
“Kalau bawa proyek ngedrop, kadang-kadang didrop di tempat yang salah, akhirnya mangkrak dan tidak diteruskan. Itu tidak boleh kita lakukan lagi,” kata Wamen Fahri dilansir laman PKP.
Dalam pernyataannya di sela pertemuan dengan Bupati Kebumen Lilis Suryani di Kebumen, Sabtu 19 Juli 2025 itu Wamen PKP juga menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci agar program pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran.
Oleh karena itu, seluruh perencanaan proyek, menurutnya, harus berdasarkan data dari pemerintah daerah yang paling memahami kondisi masyarakatnya.
Baca juga: Bedah Rumah Pesisir 2025 Sentuh Rp255 Miliar
“Pemerintah pusat tidak mengenal rakyat. Yang mengenal rakyat lebih baik adalah pemerintah daerah, apalagi ketua RT. Siapa yang lagi sakit, siapa suami istri yang sedang bertengkar, itu pemerintah lokal lebih ngerti,” kata dia.
Penataan Pesisir
Sementara itu, tahun ini, Kementerian PKP akan memprioritaskan program restorasi dan renovasi kawasan pesisir sebagai fokus utama pembangunan kawasan.
Program ini akan dilaksanakan secara sinergis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mendapat alokasi anggaran untuk membangun 1.000 kawasan pesisir.
“Kami sudah berkoordinasi dengan KKP. Presiden telah menginstruksikan agar 1.000 kawasan pesisir dikelola oleh KKP. Sisanya akan ditangani oleh Kementerian PKP,” kata Wamen Fahri.
Baca juga: Renovasi RTLH Mulai Bergulir April 2025
Dia menjelaskan, dari sekitar 13.000 kawasan pesisir di Indonesia, sebanyak 10 persen atau sekitar 1.300 kawasan akan menjadi sasaran program penataan. Rata-rata anggaran untuk setiap kawasan diperkirakan mencapai Rp20 miliar hingga Rp22 miliar.
Selain menggunakan anggaran negara, skema penataan kawasan pesisir ini juga akan melibatkan pihak swasta.
“Karena rata-rata kawasan pesisir di Indonesia memiliki nilai strategis, maka skema pembiayaannya bisa dikembangkan untuk menarik partisipasi swasta,” tambah Wamen Fahri.
Dengan pendekatan yang lebih berbasis data dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah berharap program pembangunan kawasan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, khususnya di wilayah pesisir.
Renovasi Rumah
Sementara itu, Wamen Fahri menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat penuntasan masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan melibatkan penuh pemerintah daerah sebagai pelaksana utama.
Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Banyumas, Jawa Tengah, Minggu, 20 Juli 25, dalam pertemuan dengan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan sejumlah kepala daerah dari wilayah sekitar, seperti Banjarnegara, Brebes, Tegal, Wonosobo, dan Pekalongan.
Dalam forum yang digelar di Ruang Joko Kahiman tersebut, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa Kementerian PKP tengah menyiapkan skema renovasi dua juta rumah setiap tahun, dimulai pada 2026. Namun ia menekankan bahwa upaya ini tidak boleh menjadi proyek eksklusif pemerintah pusat.
Baca juga: Wamen PKP: Untuk Optimalkan 3 Juta Rumah Butuh Sinergi Pusat dan Daerah
“Untuk hal ini kami sedang mempersiapkan sistem agar tidak menjadi proyek pusat, melainkan menjadi proyek teman-teman daerah. Harus ada kesiapan di daerah untuk menyalurkan secara cepat,” tegas Fahri.
Ia memaparkan bahwa setiap unit rumah akan mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta secara riil, atau Rp21,8 juta dengan perhitungan biaya persiapan.
Dari jumlah tersebut, Rp2,5 juta akan langsung diberikan kepada penerima manfaat, sedangkan Rp17,5 juta akan dialokasikan untuk pembelian material bangunan melalui Koperasi Merah Putih di desa-desa.
“Dengan melibatkan koperasi lokal, kita ingin program ini juga berdampak pada ekonomi desa. Kita ciptakan lapangan kerja, perputaran uang lokal, dan pembangunan yang tidak hanya fisik, tapi juga sosial ekonomi,” kata Fahri.
Dia optimistis skema ini akan mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.
“Target kita dua juta rumah per tahun, dan menurut saya itu adalah angka minimal,” ujar Fahri.
Baca juga: Renovasi 500 RTLH di Kelurahan Tanah Tinggi Sehabis Lebaran
Dukungan pun datang dari Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono. Ia mengapresiasi langkah Wamen Fahri dan menyambut baik keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan RTLH di wilayahnya. Sadewo juga menyerahkan proposal bantuan stimulan perumahan swadaya untuk mempercepat program RTLH di Banyumas.
“Kami mendukung penuh. Ini program yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya bagi kelompok MBR agar bisa segera tinggal di rumah yang layak huni,” papar Sadewo.
(*)