Selain itu, melaksanakan koordinasi integrasi data terkait pembangunan rumah lintas K/L dan lintas stakeholder, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendataan PSR untuk kolaborasi pendataan PSR bersama pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, penanggungjawab pendataan perumahan di tiap BP2P, dan Tenaga Ahli Pendataan Perumahan (TAPP).
Lalu, melaksanakan rapat sinkronisasi data capaian akhir PSR Tahun 2023 dengan mengundang BP Tapera, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR, Unit Kerja di lingkungan DJP, dan seluruh Balai P2P.
“Kami yakin PSR merupakan salah satu kunci untuk penanganan kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan di Indonesia,” tegas dia.
Dia menerangkan, dari hasil Susenas tahun 2023 lalu backlog kepemilikan rumah mengalami penurunan dari 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga.
“Kami juga akan terus mendorong program kolaborasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan dan kepedulian sosial dari pihak swasta di bidang perumahan agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni,” harap Fitrah Nur.
(*)
