Handayani menegaskan bahwa langkah BRI ini merupakan wujud nyata dukungan perseroan terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.
Langkah ini juga diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.
Pada 2024, BRI menyalurkan KPR FLPP senilai Rp2,04 triliun setara untuk 16.196 rumah subsidi.
Ketika itu, BRI menggandeng 1.560 pengembang properti dan melibatkan 2.286 perumahan yang tersebar di 230 kabupaten dan kota di 31 provinsi.
Baca juga: BNI Gandeng 816 Pengembang, KPR FLPP Turun 12 Persen
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pernah menyatakan bahwa lewat kehadiran KPR FLPP diharapkan mampu meningkatkan kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki rumah pertamanya dengan angsuran ringan dan suku bunga tetap selama masa tenor KPR.
Dia juga menyatakan bahwa kuota KPR FLPP tahun 2025 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah yakni mencapai 350.000 rumah subsidi.
Mereka yang berhak menerima KPR FLPP adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk rumah pertama.
Tahun 2025, batasan MBR diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia No 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.
Batasan penghasilan MBR dibagi menurut zonasi serta dibuat kategori belum dan mereka yang sudah menikah.
Secara umum, untuk yang belum menikah besaran batasan MBR direntang Rp8,50 juta hingga Rp12 juta per bulan.
Baca juga: BRI Penyalur KPR FLPP Terbesar Ketiga 2025
Untuk kategori yang sudah menikah batasan penghasilan MBR berkisar Rp10 juta hingga Rp14 juta per bulan.
(*)
