HIMPERRA Soroti Kepastian Investasi Properti di Sengketa Tanah Grand Riscon Padjajaran
Sengketa Tanah Grand Riscon Padjajaran Dilaporkan ke KY, HIMPERRA Soroti Kepastian Investasi Properti--Landbank.co.id
Menurut Ari, PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang disebut mencakup hampir 60% dari kawasan yang berkaitan dengan seksi IV jalan tol tersebut. Karena itu, persoalan kepemilikan tanah yang berlarut-larut berpotensi menghambat penyelesaian proyek infrastruktur sekaligus pengembangan kawasan perumahan.
"Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan. Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang semakin besar. Ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong investasi dan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional," tegasnya.
Ari menambahkan, kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama bagi industri properti. Pengembang membutuhkan kepastian terhadap status tanah, perizinan, dan perlindungan hukum agar pembangunan perumahan dapat berjalan berkelanjutan.
Apabila tanah yang telah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan secara sah masih menghadapi klaim yang dasar hukumnya dipersoalkan, kondisi tersebut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di sektor properti.
Dia juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang mulai dirasakan pemilik tanah. Menurut informasi yang disampaikan para pemilik, sebagian masyarakat yang sebelumnya rutin membayar PBB kini menghentikan pembayaran karena munculnya ketidakpastian akibat sengketa tersebut.
"Ini juga menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Tanah yang selama bertahun-tahun menjadi objek pembayaran PBB, ketika status kepemilikannya dipersoalkan, dapat menimbulkan keraguan bagi pemilik untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.
Ari berharap proses pemeriksaan laporan di Komisi Yudisial dapat berjalan cepat, objektif, dan transparan sesuai kewenangannya. Dia juga meminta agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, terutama apabila menyangkut dugaan pengabaian bukti-bukti hukum yang telah dimiliki masyarakat.
"Kami berharap prosesnya berjalan cepat dan objektif sehingga tidak terjadi lagi praktik manipulasi hukum atau penafsiran yang mengabaikan fakta dan dokumen yang sudah terang. Jangan sampai sesuatu yang secara hukum telah memiliki dasar dan bukti justru diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Kepastian hukum harus menjadi pegangan semua pihak," ujarnya.
Ari juga menyatakan pentingnya menyampaikan persoalan tersebut kepada Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait agar mendapatkan perhatian sesuai kewenangan masing-masing.
(*)