HIMPERRA Soroti Kepastian Investasi Properti di Sengketa Tanah Grand Riscon Padjajaran
Sengketa Tanah Grand Riscon Padjajaran Dilaporkan ke KY, HIMPERRA Soroti Kepastian Investasi Properti--Landbank.co.id
Jakarta, landbank.co.id - Sejumlah pemilik tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial (KY), Rabu (18/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026. Para pelapor mempersoalkan sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam perkara gugatan yang diajukan PT Cemerlang Biru Indonesia.
Melalui kuasa hukum Ferry Ricardo & Partners Law Firm, para pemilik tanah menduga terdapat persoalan dalam aspek kecermatan, profesionalitas, objektivitas, serta keseimbangan perlakuan terhadap para pihak selama proses persidangan.
Kuasa hukum para pelapor, Ferry Ricardo, menegaskan bahwa pengaduan kepada KY bukan merupakan upaya untuk menyerang pribadi hakim ataupun mengintervensi putusan pengadilan.
BACA JUGA:Penjualan Lahan KIJA Terus Berjalan
Menurutnya, pengujian terhadap benar atau tidaknya substansi putusan merupakan kewenangan pengadilan tingkat banding. Sementara itu, KY diminta memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam proses penanganan perkara.
"Kami menghormati pengadilan dan kewenangan Komisi Yudisial. Yang kami mohonkan kepada KY adalah pemeriksaan terhadap sikap, perilaku, integritas, dan kapasitas majelis hakim dalam menangani perkara ini," ujar Ferry dalam konferensi pers dikutip Rabu, 18 November 2026.
Dalam laporan tersebut, para pemilik tanah meminta KY memeriksa sejumlah dugaan pelanggaran etik, salah satunya terkait dugaan tidak dipertimbangkannya alat bukti yang diajukan para tergugat.
Bukti-bukti tersebut antara lain sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), akta jual beli (AJB), izin mendirikan bangunan (IMB), bukti pembayaran pajak, hingga hasil pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
BACA JUGA:Ada 50.000 Broker Properti di Tanah Air Dukung Program 3 Juta Rumah
Para pelapor juga mempersoalkan dugaan ketidakseimbangan perlakuan terhadap para pihak serta penggunaan sejumlah rujukan dalam pertimbangan putusan yang menurut mereka bersumber dari tulisan jurnal dan unggahan internet, bukan dari peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.
Ferry turut menyoroti pertimbangan putusan yang dinilai saling bertentangan. Menurutnya, majelis hakim menyatakan Eigendom Verponding Nomor 54 tidak sah sebagai bukti kepemilikan pihak penggugat. Akan tetapi, majelis tetap menyatakan sah 12 Akta Pelepasan Hak Prioritas atas Tanah Nomor 45 sampai 56 tertanggal 31 Agustus 2022 yang mendasarkan klaimnya pada dokumen tersebut.
Selain itu, para pelapor menilai terdapat ketidakkonsistenan karena majelis hakim menyatakan kerugian penggugat tidak terbukti, tetapi tetap menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum mereka membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 juta per hari.