HIMPERRA Soroti Kepastian Investasi Properti di Sengketa Tanah Grand Riscon Padjajaran

HIMPERRA Soroti Kepastian Investasi Properti di Sengketa Tanah Grand Riscon Padjajaran

Sengketa Tanah Grand Riscon Padjajaran Dilaporkan ke KY, HIMPERRA Soroti Kepastian Investasi Properti--Landbank.co.id

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah pemilik tanah menyampaikan riwayat perolehan serta dokumen legalitas kepemilikan mereka.

BACA JUGA:Kementerian PKP Catat Penyaluran FLPP Lebih dari 207 Ribu Rumah

Koperasi Karyawan Perwakilan BPKP DKI Jakarta, misalnya, mengklaim memiliki tanah berdasarkan SHGB Nomor 2 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada 7 Desember 1990.

Sertifikat tersebut berasal dari proses perolehan tanah yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK.176.S/AGR-DA/171-88 tanggal 31 Oktober 1988 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah untuk pembangunan perumahan karyawan BPKP.

Sementara itu, PT Riscon Victory menyatakan memiliki sejumlah bidang tanah berdasarkan SHM dan SHGB. Perseroan juga mengantongi izin lokasi seluas sekitar 415.890 meter persegi melalui keputusan Bupati Bogor pada 13 Juli 2015 serta pengesahan site plan perumahan di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, pada 27 Desember 2016.

Pemilik perorangan lainnya, Awang Suwargha Roesli, menyebut memiliki dua bidang tanah dengan total luas 720 meter persegi berdasarkan SHM Nomor 764 dan 766. Kedua bidang tersebut diperoleh melalui akta jual beli di hadapan PPAT pada 15 Juni 1993 dengan pembayaran yang telah dilunasi.

BACA JUGA:Tiga Saham Properti Ngasih Cuan Tinggi: TRIN, TRUE, dan KOCI

Hal serupa disampaikan Chaerul Saleh yang memiliki tanah seluas 384 meter persegi di Blok N Nomor 01, Desa Cimanggis, berdasarkan SHM Nomor 2862. Tanah tersebut diperoleh melalui Akta Jual Beli Nomor 496/476-Bojonggede/1992 tanggal 19 Juni 1992.

Adapun Asbay Lientje mengungkapkan memiliki beberapa bidang tanah di kawasan kavling Koperasi Karyawan BPKP berdasarkan sejumlah SHM yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada 2015, 2017, dan 2021.

Dia juga menyebut Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut pada 2025. Berdasarkan keterangannya, hasil pengecekan menyatakan tidak terdapat sengketa, konflik, perkara, maupun tumpang tindih bidang tanah. Kewajiban pajak atas tanah-tanah tersebut juga disebut telah dilunasi.

Ferry menjelaskan, selain dokumen kepemilikan, para pelapor memiliki bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah secara nyata.

BACA JUGA:Synthesis Development Perlebar Kesempatan Masyarakat Punya Hunian

Di kawasan Grand Riscon Padjajaran telah berdiri sekitar 700 rumah, dilengkapi jalan lingkungan dan berbagai sarana pendukung lainnya.

Dokumen pendukung yang disampaikan para pemilik mencakup IMB yang telah terbit sejak 2017, izin lokasi pada 2015, serta pengesahan site plan pada 2016. Para pemilik juga mengklaim telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama bertahun-tahun.

Bahkan, pada 10 Desember 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor disebut telah melakukan pengukuran dan pemasangan patok bidang tanah dengan pendampingan para pemilik.