Begini Tiga Aspek Monev Penyaluran FLPP

Jakarta, landbank.co.id- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan bahwa pihaknya senantiasa melakukan monitoring evaluasi (monev) terhadap penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam monev penyaluran dana rumah subsidi FLPP ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

BP Tapera mengaku bahwa aspek manfaat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan monev, yaitu untuk mengetahui secara langsung perubahan taraf hidup masyarakat penerima FLPP.

“Saya kira hal ini akan semakin meningkatkan kualitas tata kelola, kualitas delivery output, serta kualitas kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh debitur dari penyaluran dana FLPP. Ini akan tercermin pada ketersediaan rumah yang berkualitas, memenuhi standar kesehatan dan standar hidup yang layak bagi masyarakat,” kata Heru Pudyo Nugroho dalam siaran pers dikutip Senin, 12 Agustus 2024.

Sementara itu, aspek implementasi bertujuan untuk mengetahui informasi tentang kinerja penggunaan dana Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan target capaian, serta realisasi penyaluran dana BUN.

Dari sisi aspek implementasi, sejak tahun 2010 hingga 30 Juni 2024, Program KPR FLPP telah menyalurkan sebanyak 1.482.299 unit atau senilai Rp136,82 triliun untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jawa Timur merupakan provinsi ketiga terbesar dalam penyaluran FLPP setelah Provinsi Jawa Barat dan Banten.

“FLPP ini saya kira merupakan sebuah investasi pemerintah jangka panjang yang merupakan aktualisasi kehadiran negara dalam mengatasi permasalahan perumahan, khususnya untuk kelompok masyarakat bawah. Upaya ini akan terus dilanjutkan,” jelas Heru Pudyo Nugroho.

Dia menyebutkan bahwa pemantauan aspek konteks mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengetahui relevansi antara dinamika perkembangan keadaan atau kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan di kawasan Malang, Jawa Timur, program ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.