Dalam forum yang dihadiri 2.654 peserta terdiri dari gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia ini, Fahri meminta masing-masing pemda untuk segera mendata kebutuhan rumah, termasuk jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya. Data ini akan menjadi dasar pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat.
“APBN 2025 masih mengacu pada pemerintahan sebelumnya. Sementara program-program pak Prabowo akan masuk dalam proposal APBN 2026. Maka masih ada waktu bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan rencana dan menyerap anggaran yang akan dikucurkan,” tutupnya.
(*)
