Jakarta, landbank.co.id– Bisnis properti perkantoran alias gedung perkantoran di Jakarta diprediksi terus melenggang di tengah perang dagang.
Perang tarif yang digulirkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap banyak negara, termasuk China dan Indonesia, belum berdampak secara langsung terhadap properti perkantoran.
“Kami memerkirakan pasar perkantoran belum terdampak secara langsung karena lebih terkait pada arus perdagangan akibat tarif ekspor naik,” ujar Ferry Salanto, head of Research Colliers Indonesia dalam paparan virtual dipantau dari Jakarta, Senin, 14 April 2025.
Dia menerangkan, perusahaan dengan bisnis yang terkait langsung dengan dunia perdagangan internasional, akan mengkaji ulang struktur perusahaan, termasuk kebutuhan ruang kantor di masa yang akan datang.
Baca juga: Pemilik Perkantoran Jakarta Bersikap Fleksibel
“Diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi kerja sama dan perjanjian dagang baru, untuk menarik minat investor asing berekspansi ke Indonesia, dan selanjutnya akan mendorong permintaan ruang kantor jangka Panjang,” tutur Ferry Salanto.
Di sisi lain, tambah dia, kebijakan pemerintah terhadap efisiensi budget bisa jadi akan mempengaruhi sektor swasta.
“Apabila ini terjadi, tentunya akan mempengaruhi tingkat permintaan ruang kantor pada masa mendatang,” katanya.
Ferry menuturkan, sinyal positif permintaan ruang perkantoran di Jakarta terekam pada kuartal pertama 2025, terutama di pusat kawasan bisnis (central business district/CBD).
Baca juga: Leads Property: Pasokan Perkantoran di Luar CBD Jakarta Stabil
Rerata tingkat hunian di CBD tercatat 74,5 persen, tumbuh moderat dibandingkan kuartal keempat 2024.
“Di luar CBD, tingkat hunian sekitar 71 persen, relative stabil dibandingkan kuartal keempat 2024,” jelas dia.
Dalam catatan Colliers Indonesia, hingga kuartal pertama 2025, belum ada pasokan baru ruang perkantoran di Jakarta, sekalipun demikian hingga akhir 2025 diprediksi terdapat 160 ribu ruang perkantoran baru.
Hingga kuartal pertama 2025, total pasokan ruang perkantoran di Jakarta seluas 11,2 juta meter persegi (m2).
Ketersediaan ruang perkantoran itu tersebar di pusat kawasan bisnis (central business district/CBD) 7,4 juta m2 dan di luar CBD 3,8 juta m2.
Permintaan 2024
Sementara itu, Martin Samuel Hutapea, associate director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia (Leads Property) dalam risetnya yang dilihat landbank.co.id, belum lama ini, menerangkan, mengingat persaingan pasar yang ketat dan pendekatan hati-hati yang diambil oleh pengembang dalam kondisi pasar saat ini, perubahan signifikan dalam pasokan tidak mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan.
Akhir 2024, jelas dia, permintaan ruang perkantoran di Jakarta mengalami penyerapan positif sebesar 3.752 m2.
Baca juga: Knight Frank: Okupansi Perkantoran Jakarta 76,46 Persen
“Namun, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat penyerapan dua kali lipat dari periode berjalan,” urai Martin.
Permintaan pada kuartal IV/2024, tambah dia, terutama didorong oleh aktivitas di Jakarta Barat, diikuti oleh Jakarta Pusat.
Sebaliknya, Jakarta Selatan mengalami penurunan permintaan, karena beberapa perusahaan memilih untuk mengurangi ukuran atau melepaskan ruang kantor, yang berkontribusi pada kinerja yang lebih lemah di wilayah tersebut.
(*)