Jakarta, landbank.co.id– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengajak masyarakat di Kabupaten Subang memanfaatkan fasilitas pembiayaan mikro perumahan yakni Pembiayaan Home ketimbang meminjam dana dari rentenir atau “bank emok”.
“Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan Gubernur Jawa Barat atas kolaborasi pembiayaan mikro perumahan untuk masyarakat Jabar. Daripada mereka meminjam dana dari rentenir lebih baik memanfaatkan fasilitas Pembiayaan Home untuk merenovasi rumah ataupun meningkatkan usaha kecil yang dimiliki,” ujar Menteri PKP dikutip Rabu, 23 Juli 2025.
Pernyataan Menteri PKP itu dilontarkan dalam Kegiatan Kolaborasi Pembiayaan Mikro Perumahan atau Pembiayaan Home di Lembur Pakuan, Kediaman Gubernur Jabar di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa, 22 Juli 2025.
Selain Menteri PKP dan Gubernur Jabar, turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Kepala Staf Kepresidenan M Qodari, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa dan PDT, Sugito, Sekda Herman Suryatman, Kadis Perkim Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Subang, Bupati Majalengka, Bupati Purwakarta, Bupati Sumedang, Bupati Cianjur, dan Walikota Depok.
Baca juga: Jawa Barat Butuh Dua Juta Rumah
Selain itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF).
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT SM, BP Tapera, Permodalan Madani Nasional (PMN), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau BJB.
Menurut Menteri PKP, masalah rentenir dan tengkulak banyak dihadapi oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
Hal ini tentunya menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar masyarakat tidak terjerat hutang yang berkepanjangan.
“Lewat program Pembiayaan Home ini, KDM (Gubernur Jabar) bisa membebaskan masyarakat dari rentenir dan tengkulak dan nggak usah marah-marah untuk menghadapi rentenir. Tapi kita hadapi lewat program pembiayaan mikro perumahan yang prosesnya lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat untuk masyarakat sehingga ngga ada masyarakat meminjam uang dari rentenir,” tutur dia.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga berbincang-bincang dengan sekitar 10 orang ibu-ibu yang yang memanfaatkan Pembiayaan Home.
Baca juga: Peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan di Hari Lahir Pancasila
Mereka kebanyakan mendapat pinjaman sebesar Rp1 juta untuk modal usaha yang bunganya terjangkau dan pencairannya cepat, yakni sekitar tiga hari.
Selain itu, Menteri PKP juga menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis kepada 20 orang yang memanfaatkan kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dari Bank BJB.
Menteri PKP berharap dengan Pembiayaan Home masyarakat bisa meningkat perekonomiannya dan bisa menghuni rumah subsidi yang layak dan berkualitas.
“Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar ada karpet merah untuk masyarakat di bidang perumahan. dan kami laksanakan lewat BPHTB dan PBG gratis. Ada sekitar 26 juta RTLH yang perlu direnovasi dan jumlahnya di Jabar cukup banyak dan saya yakin KDM bisa membuat perubahan mendasar di Jabar lewat program perumahan,” papar Menteri PKP.
Sementara itu, Gubernur Jabar menjelaskan, ada beberapa hal terkait pembangunan perumahan di Provinsi yang ia pimpin.
Di satu sisi kebutuhan tanah semakin sempit, namun kebutuhan rumah semakin meningkat.
“Lewat pembiayaan mikro perumahan nanti masyarakat yang sudah memiliki tanah atau RTLH namun ingin membangun dan merenovasi rumah bisa menggunakan Pembiayaan Home dengan angsuran yang ringan,” katanya.
Baca juga: Menteri PKP Dorong Penyaluran FLPP di Jawa Barat
Menurut Dirut PT SMF, Ananta Wiyogo, pihaknya akan terus menyediakan bantuan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berkolaborasi dengan PNM.
PT SMF juga siap mendukung Program Tiga Juta Rumah guna mempermudah akses pembiayaan masyarakat agar lebih mudah, cepat dan murah.
“Dulu pembiayaan masyarakat prosesnya lama dan syaratnya rumit sehingga masyarakat terjebak rentenir seperti “bank emok” yang menawarkan uang cepat namun bunga mencekik sehingga memperburuk ekonomi keluarga. Kita harus berpikir dan bertindak dan melawan rentenir “bank emok” karena itu bukan jalan keluar,” kata dia.
Dalam usia 20 tahun, imbuhnya, PT SMF bersama Menteri PKP dan PNM serta Pemprov Jabar dan Bank BJB membawa semangat Presiden Prabowo Subianto guna mengentaskan rentenir.
Kini, jelas dia, proses pencairan dana pinjaman lewat Pembiayaan Home hanya tiga hari.
“Pembiayaan Home hadir sebagai harapan baru dan solusi nyata bagi masyarakat. Sebelumnya di Majalengka prosesnya lima hari dan sekarang bisa lebih cepat hanya tiga hari,” ujar Ananta.
Baca juga: Rumah Subisidi Berkualitas Tekan NPL
Direktur Operasional PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Sunar Basuki menjelaskan, Pembiayaan Home dari PNM adalah program pembiayaan mikro perumahan yang ditujukan untuk nasabah PNM Mekaar.
Program ini memungkinkan nasabah untuk merenovasi rumah mereka, yang juga dapat digunakan sebagai tempat usaha atau untuk mendukung kegiatan usaha.
PNM merupakan BUMN visi khusus pemberdayaan ibu-ibu prasejahtera dan usaha mikro. PNM tidak hanya memberikan pinjaman modal tapi juga memberi pelatihan pendampingan membantu membuat perijinan dan pelatihan.
“Kita tidak hanya beri modal tapi juga pelatihan atau modal intelektual dan jejaring sosial. kolaborasi dan kerja sama antarkelompok bisa dapat manfaat besar,” ujar dia.
Baca juga: Di Kalangan BPD, BJB Penyalur KPR Subsidi Paling Gede
PT PNM, tambah dia, telah bekerja sama dengan PT SMF sejak September 2021 dan telah menyalurkan dana untuk nasabah per Juni 2025 senilai Rp1,7 triliun secara nasional.
“Di Subang ada 141.000 nasabah aktif dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sunar.
(*)