Pembangunan Rumah Subsidi Polri Dimulai

Pembangunan rumah subsidi bagi pegawai negeri di Polri ditandai dengan groundbreaking oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, di Karawang, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2025/foto: kementerian pkp

Jakarta, landbank.co.id– Pembangunan rumah subsidi bagi pegawai negeri Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Karawang, Jawa Barat dimulai Selasa, 4 Maret 2025.

Pelaksanaan pembangunan rumah subsidi itu ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Bacaan Lainnya

Pembangunan rumah subsidi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi pegawai negeri, khususnya mereka yang bertugas di kepolisian.

Menteri PKP menegaskan bahwa penyediaan perumahan bagi pegawai negeri Polri adalah langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah berdedikasi dalam pelayanan publik.

“Kami ingin memastikan bahwa para pegawai negeri di instansi Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat membantu mereka dalam memiliki rumah sendiri serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya,” ujar Menteri Ara dikutip Rabu, 5 Maret 2025.

Data Kementerian PKP menyebutkan bahwa proyeksi pembangunan perumahan subsidi di 34 wilayah Polda mencapai 14.419 unit, dengan animo pendaftaran dari aparatur sipil negara (ASN) Polri telah mencapai 2.549 orang.

“Terima kasih Polri telah membantu 0,5 persen dari target tiga juta rumah.  Ini sinergi yang luar biasa agar masyarakat memiliki rumah,” ujar Menteri Ara.

Baca juga: Begini Komentar Bank Dunia Soal Program Tiga Juta Rumah

Kementerian PKP tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk 220 ribu rumah subsidi. Progres pembangunan rumah, yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan data dari BP Tapera, sepanjang Oktober 2024–3 Maret  2025 sebanyak 118 ribu unit.

Selain itu, Menteri Ara juga menekankan pentingnya memilih pengembang yang bertanggung jawab agar penghuni dapat merasa aman dan nyaman.

“Saya sangat menekankan bahwa pengembang harus bertanggung jawab. Jika pengembang bertanggung jawab, maka penghuni pasti bahagia. Ini sangat menentukan kualitas perumahan yang kita bangun,” tegasnya.

Baca juga: Kabupaten Bekasi Penyerap Rumah Subsidi Terbesar

Menteri PKP juga menyoroti bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia.

Oleh karena itu, sektor properti diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di Jawa Barat maupun secara nasional.

Pos terkait