Jakarta, landbank.co.id– Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendukung program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar masyarakat bisa memiliki hunian.
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyoroti para pejuang ekraf yang bisa memanfaatkan program dari Kementerian PKP.
“Program ini sangat membantu masyarakat guna mendapat hunian terjangkau dan berkualitas. Prioritasnya tentu berdasarkan data-data para pejuang ekraf dan komunitas yang memenuhi kriteria dari Kementerian PKP. Kita akan lihat dan data kembali siapa saja yang bisa mendapat manfaat dari program ini,” kata Wamenekraf Irene dikutip Kamis, 27 Maret 2025.
Wamenekraf Irene menyampaikan hal itu dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, di Wisma Mandiri 2, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025.
Mereka saling mendukung agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat hunian layak termasuk bagi para pekerja informal.
Dukungan bersama ditujukan terhadap Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diprioritaskan Kementerian PKP sehingga para pekerja ekraf dapat alokasi bantuan rumah subsidi.
Baca juga: Pembiayaan Rumah Subsidi Rp3,4 Triliun untuk Guru
Wamenekraf Irene juga menambahkan program ini bisa berperan menggeliatkan kembali perekonomian apalagi sinergi antarkementerian ini bisa memperkuat jaminan sosial akan perumahan bagi para pejuang ekraf.
“Ekonomi kreatif itu terdiri dari 17 subsektor, melalui program yang akan dijalankan Kementerian PKP, kita bisa lakukan konsolidasi data terhadap ekosistem ekonomi kreatif yang sudah terbentuk untuk persiapan Kementerian PKP ke depan, termasuk bagi para pegawai, pejuang ekraf, dan komunitas asalkan sesuai syarat,” kata Wamenekraf Irene.
“Kita lihat lagi income atau berapa gajinya. Bahkan, bagi yang tidak punya slip gaji juga bisa memanfaatkan rumah subsidi sehingga mereka bisa punya hunian layak yang berkualitas,” imbuh Wamenekraf Irene yang didampingi Direktur Fasilitasi Infrastruktur Kemenekraf Fahmy Akmal.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirat memaparkan kerja samanya dengan para pengembang perumahan yang berkualitas dan bertanggung jawab serta lembaga keuangan seperti bank sebagai penyalur KPR subsidi.
Baca juga: Tenaga Kesehatan Mendapat Alokasi 30 Ribu Rumah Subsidi
Harapannya hal itu bisa memfasilitasi masyarakat yang tanpa slip gaji seperti pedagang kuliner sekalipun bisa ikut program perumahan subsidi.
“Hari ini (Selasa, 25 Maret 2025) kita bicara soal mempersiapkan rumah subsidi bagi pejuang ekonomi kreatif dan Kader Lapangan BKKBN. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo bahwa program ini harus terjaga kualitasnya dan tepat sasaran sehingga bantu memudahkan pekerja informal membeli rumah,” ujar Menteri Maruarar.
“Penting untuk terus bagaimana konsumen yaitu rakyat bisa diedukasi dapat rumah subsidi yang berkualitas. Kualitas harus dijaga, dana subsidi juga tepat sasaran, untuk itu data MBR harus pakai dari BPS agar hanya mereka yang berhak dan layak mendapat bantuan rumah subsidi bisa jelas,” imbuh Menteri Maruarar.
