Kabar Terbaru Pembangunan Gedung Perkantoran IKN
Pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan sesuai target-landbank.co.id-otorita ikn
Selain memantau proyek pemerintahan, Basuki turut meninjau lokasi pembangunan kawasan terpadu PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal Tiongkok tersebut telah memulai konstruksi pada Juli 2026 dengan nilai investasi Rp1,25 triliun.
Aswin menjelaskan, dalam peninjauan tersebut Kepala Otorita IKN memberikan sejumlah arahan-arahan dan masukan mengenai pelaksanaan konstruksi, desain bangunan, dan rencana pengembangan investasi.
Menurut dia, penting untuk menjaga kualitas bangunan dan desain agar hasil pembangunan memenuhi kebutuhan serta harapan pasar.
BACA JUGA:Kabar Terkini Investor Perumahan Asal Tiongkok di IKN
“Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain dan harapan pembangunan kedepan maupun investasinya. Disitu Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunannya konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya,” ujar Aswin
Rombongan kemudian meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 dengan kapasitas tampungan sebesar 243.000 m3, yang progres pekerjaannya telah mencapai sekitar 70 persen.
Adapun realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026, dengan target pekerjaan sekitar 56,62 persen pada akhir tahun.
Pembangunan kolam retensi tersebut merupakan penerapan konsep sponge city di Nusantara, yang bertujuan mengelola limpasan air dan mendukung konservasi sumber daya air. Infrastruktur ini juga melengkapi pengembangan jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar di kawasan IKN.
BACA JUGA:Daftar Investor IKN Terbaru, Ada Apartemen dan Hotel
Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Otorita IKN terus memercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif pada Tahap II pembangunan IKN periode 2025–2029.
Pembangunan ditargetkan segera selesai, termasuk mencakup gedung perkantoran serta infrastruktur pendukung untuk melengkapi ekosistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN.
(*)