Jakarta, landbank.co.id– Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi dukungan untuk Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah.
Program Tiga Juta Rumah digulirkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna menghadirkan rumah layak huni bagi rakyat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa Program Tiga Juta Rumah mencakup pembangunan rumah baru dan renovasi rumah yang berfokus pada rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Program rumah subsidi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan yang mencapai angka 9,9 juta. Kami berharap MUI juga bisa memberikan dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program perumahan,” kata Menteri PKP dalam Tasyakur Milad 50 Tahun Majelis Ulama Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu, 26 Juli 2025 malam.
Baca juga: Menteri PKP Optimistis Target KPR FLPP 350 Ribu Tercapai
Di sela Tasyakuran yang mengusung tema “MUI Berkhidmat untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa” itu juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian PKP, MUI, dan Badan Pusat Statistik.
MoU tentang Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan / Atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan Bagi Dai, Guru Ngaji, Aktivis Islam dan Pegawai Organisasi Kemasyarakatan Islam di Lingkungan Majelis Ulama Indonesia itu ditandatangani oleh Menteri PKP, Ketua Umum MUI KH M Anwar Iskandar, dan perwakilan BPS.
Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi semua pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik dalam rangka penyelenggaraan perumahan bagi Dai, Guru Ngaji, Aktivis Islam, dan Pegawai Organisasi Kemasyarakatan Islam di lingkungan MUI.
Selain penandatanganan MoU juga digelar penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada 25 orang guru ngaji dan guru agama yang hadir dalam akad massal rumah subsidi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Baca juga: BTN Syariah Dominan di 10 Kota Ini, KPR FLPP
Rumah Subsidi
Menteri PKP juga sempat berdiskusi dengan dua orang guru ngaji yang telah menerima kunci rumah subsidi secara simbolis.
Anwar, guru ngaji di Yayasan Madani di Bogor sebagai penerima kunci rumah subsidi dari Menteri PKP mengaku telah membeli rumah subsidi lewat kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) BTN Syariah dan sudah melihat rumahnya di Bogor.
“Saya senang daripada ngontrak rumah. Dulu bayar kontarakan Rp1 juta per bulan, sedangkan KPR FLPP saya bayar angsuran Rp1,1 juta tapi sudah bisa punya rumah sendiri. Apalagi bangunannya bagus, airnya bagus, lingkungannya juga bagus,” kata dia.
Hal senada juga dikatakan oleh Dinda, Guru Bahasa Arab yang mengajar di Madrasah di Depok yang juga hadir dalam kegiatan tersebut. Wanita berjilbab tersebut menjelaskan telah membeli rumah subsidi di Bekasi.
Dirinya sangat senang karena meskipun belum menikah tapi sudah bisa memiliki rumah sendiri. Dirinya juga berharap teman-temannya juga bisa membeli rumah subsidi dengan KPR FLPP.
“Alhamdulillah saya bisa membeli rumah subsidi di Bekasi. Tembok bangunannya mulus, lingkungan aman dan warganya juga saling membantu,” terangnya
Anwar Iskandar menyatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas dukungan Kementerian PKP terhadap para guru dan dai serta aktivis Islam lewat program rumah subsidi ini.
Baca juga: Ini Sembilan Isi MoU PKP, Kemendagri, dan BPS Soal Perumahan
“Kami ucapkan terimakasih atas dukungan Kementerian PKP atas rumah subsidi bagi para guru ngaji ini. Kami berharap program rumah subsidi ini bisa segera ditindaklanjuti di lapangan sehingga banyak guru ngaji yang bisa miliki rumah sendiri,” harapnya.
Hingga saat ini tercatat sebanyak 1.975 orang guru ngaji di seluruh Indonesia telah melakukan akad untuk KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi.
(*)