Jakarta, landbank.co.id– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung usulan konsep rumah subsidi yang diusung oleh Lippo Group.
Ada dua tipe rumah contoh (mock up) yang telah dibangun oleh Lippo Group di Lobby Nobu Bank Plaza Semanggi, Jakarta.
Kedua tipe rumah subsidi usulan Lippo Group itu mencakup Tipe Satu Kamar Tidur dengan Luas Tanah 25 meter persegi (2,6 x 9,6 meter) dan Luas Bangunan 14 meter persegi.
Lalu, Tipe Dua Kamar tidur dengan Luas Tanah 26,3 meter persegi (2,6 x 10,1 meter) Luas Bangunan 23.4 meter persegi.
“Siang ini (kemarin) saya didampingi Dirjen, rekan-rekan pengembang, milenial dan kawan-kawan media meninjau mock up rumah minimalis yang dibangun oleh Lippo Group di kawasan perkotaan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan peninjayan usulan mock up dan konsep rumah subsidi di Plaza Semanggi, Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.
Selain berkunjung, tambah dia, pihaknya juga sekaligus mendengar berbagai masukan terkait usulan pilihan jenis rumah subsidi yang berukuran 26,3 meter persegi untuk yang dua kamar tidur dan 25 meter persegi untuk yang satu kamar tidur.
Baca juga: Membesar, Porsi Rumah Subsidi Berukuran Luas Tertinggi
Menteri PKP menjelaskan, pihak Kementerian PKP siap menerima berbagai usulan konsep desain rumah subsidi dari seluruh stakeholder perumahan.
Hal itu diperlukan sebagai salah satu solusi menjawab kebutuhan rumah bagi MBR yang tinggal di perkotaan dimana lahan untuk perumahan semakin terbatas.
“Terimakasih banyak Pak James Riady, pengembang, Bank penyalur FLPP, generasi milenial yang ingin melihat usulan konsep rumah subsidi ini,” kata Maruarar Sirait.
Dia mempersilakan bagi para generasi milenial yang ingin melihat langsung konsep mock up rumah susbidi yang kekinian dan sesuai kebutuhan tempat tinggal bisa langsung datang ke Lobby Nobu Bank di Plaza Semanggi.
“Silakan beri masukan dan saran terhadap usulan desain dan konsep rumah subsidi ini,” katanya dilansir laman PKP.
Menteri PKP juga menegaskan, sebagai Menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP sangat menjunjung tinggi demokrasi, penegakan hukum dan mengedepankan tata kelola yang baik dan benar.
Baca juga: Lippo Kembalikan Dana 13 Pembeli Meikarta, James Riady: Saya Ikut Happy
Salah satunya dengan selalu melibatkan partisipasi publik dengan menyampaikan draf peraturan yang masih terus dikaji melihat berbagai masukan dan pertimbangan agar peraturan bisa menjawab persoalan dan kebutuhan zaman disektor perumahan.
