Kebijakan ini dinilai akan menimbulkan dampak luas pada perekonomian negara-negara yang melakukan perdangan dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia.
Susunan pemegang saham RDTX per akhir Juni 2025 terdiri atas Sutiadi Widjaja sebesar 42,47 persen, Turniady Widjaja 18,75 persen, dan Wiriady Widjaja (direktur utama) 8,43 persen.
Selain itu, Karta Widjaja (direktur) 6,39 persen, Herrijanto Widjaja (komisaris utama) 2,81 persen, dan masyarakat 21,15 persen.
Ruang Kosong
Hingga kuartal kedua 2025, ruang kantor di Jakarta yang belum terserap pasar ditaksir menyentuh sekitar 3 juta meter persegi (m2).
Mayoritas ruang kantor itu terletak di pusat kawasan bisnis (central business district/CBD) Jakarta, yakni sekitar 1,83 juta m2.
Baca juga: Bisnis Perkantoran Roda Vivatex Melenggang, Tumbuh 10 Persen
Mengutip data Colliers Indonesia, hingga kuartal kedua 2025, total pasokan ruang kantor di Jakarta tercatat seluas 11,2 juta m2.
“Sekitar 70 persen berada di CBD Jakarta,” jelas Ferry Salanto, head of Research Colliers Indonesia di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Ferry, hingga kuartal kedua, tingkat hunian gedung perkantoran di CBD Jakarta menyentuh 74,8 persen, sedangkan di luar CBD sebesar 71 persen.
Dia melihat ada peluang perbaikan tingkat hunian atau okupansi ruang kantor di tengah minimnya pasokan dalam rentang 2025 hingga 2027.
“Kekosongan pasok terutama di CBD, terjadi sejak tahun lalu. Tambahan ruang kantor baru mulai ada lagi pada 2028. Kekosongan supply baru dalam beberapa tahun kedepan bisa membantu peningkatan okupansi yang saat ini belum seperti sebelum terjadi pandemi Covid-19,” tutur Ferry.
Dia menambahkan, pasokan kedepan terkonsentrasi di luar CBD Jakarta.
Baca juga: Agung Podomoro Land Catat Lonjakan Penjualan Perkantoran
Peluang peningkatan okupansi ruang kantor di Jakarta juga mencuat dari kemungkinan adanya permintaan dari kementerian kabinet Presiden Prabowo Subianto.
“Pemekaran kementerian membuka peluang peningkatan permintaan ruang kantor,” kata Ferry.
(*)
