Jakarta, landbank.co.id– Penyaluran kredit pemilikan rumah berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Syariah terus bertumbuh.
Dari sisi unit, BTN Syariah mencatat pertumbuhan sekitar 54 persen sepanjang Januari-Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang sama 2024.
Mengutip data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), per akhir Juni 2025, BTN Syariah menyalurkan KPR FLPP untuk sebanyak 24.126 rumah subsidi.
Sebaliknya, pada semester pertama 2024, angka penyaluran KPR FLPP BTN Syariah masih di angka 15.641 rumah subsidi.
Pertumbuhan lebih besar ditorehkan BTN Syariah dari sisi nilai KPR FLPP, yakni sekitar 56 persen.
Pada semester pertama 2024, nilai KPR FLPP BTN Syariah masih di posisi Rp1,87 triliun, sedangkan pada enam bulan pertama tahun ini melesat ke level Rp2,95 triliun.
Baca juga: Kiprah BTN Syariah
Porsi BTN Syariah setara dengan 19,94 persen dari total unit KPR FLPP secara nasional pada semester pertama 2025 yang sebanyak 120.976 rumah subsidi.
Dari sisi nilai, penguasaan pangsa pasar (market share) BTN Syariah sebesar 19,69 persen dari total nasional yang menyentuh Rp14,99 triliun.
Wilayah Penyaluran
Sepanjang Januari-Juni 2025, penyaluran KPR FLPP BTN Syariah tersebar 186 kabupaten dan kota dari 22 provinsi di Indonesia.
Penyaluran itu melibatkan 1.985 pengembang properti yang tersebar di 2.843 perumahan di Tanah Air.
Baca juga: Bakal Jadi BUS, Segini Nilai Aset BTN Syariah
Dari 184 kabupaten dan kota yang menyerap penyaluran KPR FLPP BTN Syariah, lima posisi teratas ditempati oleh pertama, Kota Kendari sebanyak 1.137 unit dengan nilai Rp140,85 miliar.
Lalu, disalurkan ke Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sebanyak 1.038 unit senilai Rp124,62 miliar. Kemudian, Kabupaten Lombok Barat 805 unit senilai Rp106,73 miliar.
Kemudian, Kabupaten Kampar sebesar 774 unit senilai Rp90,79 miliar dan Kabupaten Kendal sebanyak 711 unit senilai Rp85,89 miliar.
Pemisahan BTN Syariah
Sementara itu, aksi korporasi BTN membeli PT Bank Victoria Syariah (BVIS) mengundang pertanyaan manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI).
Mengutip surat BTN tertanggal 12 Juni 2025, terdapat lima pertanyaan yang diutarakan BEI.
“Menunjuk surat elektronik dari Bursa Efek Indonesia Nomor S-05539/BEI.PP3/06-2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal Permintaan Penjelasan Bursa, dengan ini kami sampaikan penjelasan bahwa nilai transaksi pengambilalihan PT Bank Victoria Syariah (BVIS) adalah sebesar Rp1,6 triliun,” jelas Ramon Armando, corporate secretary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Baca juga: Begini Porsi KPR FLPP Syariah Kuartal I/2025
Ramon Armando juga menjelaskan bahwa penentuan nilai transaksi didasarkan pada nilai valuasi yang disusun oleh pihak independen yaitu KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan.
“Dalam pelaksanaan transaksi tersebut Perseroan telah menunjuk konsorsium konsultan independen untuk menyusun kajian dan strategi atas transaksi termasuk untuk melakukan valuasi guna memastikan bahwa transaksi dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip arms length. Perseroan memastikan tidak terdapat konflik kepentingan, penentuan harga telah berdasarkan valuasi KJPP, dan tidak terdapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun,” jelas dia.
Menurut Ramon, setelah pelaksanaan pengambilalihan BVIS tersebut, Perseroan akan melakukan langkah-langkah persiapan untuk pemisahan unit usaha syariah (UUS) dengan cara mengintegrasikan UUS Perseroan dengan BVIS.
Pemisahan tersebut diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan bisnis syariah Perseroan serta menjadikan bank syariah yang dimiliki BTN dapat terus berinovasi secara mandiri untuk lebih meningkatkan kualitas produk dan layanan serta meningkatkan kepuasan nasabah.
Baca juga: Fakta-fakta di Balik BTN Beli Bank Syariah
BTN juga telah memulai proses integrasi menyeluruh, mulai dari tata kelola, teknologi informasi, SDM, hingga model bisnis.
Saat ini, BTN Syariah siap melaju dengan roadmap yang progresif dan digital-first untuk menjadi bank syariah kedua terbesar di Indonesia, dengan fokus pada layanan digital yang inklusif, efisien, dan berbasis nilai-nilai syariah.
Sebagaimana diberitakan landbank.co.id, Bank Tabungan Negara membeli 99,9984 persen saham BVIS.
Penandatanganan Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham tersebut dilakukan BTN bersama-sama para pemegang saham BVIS, yakni PT Victoria Investama Tbk dan PT Bank Victoria International Tbk di Menara BTN 1 Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.
Semula, pemegang saham BVIS adalah VICO 80,1887 persen, BVIC 19,8097 persen, dan BHP Jakarta 0,0016 persen.
Kini, selain BTN sebesar 99,9984 persen, pemegang saham BVIS lainnya adalah BHP Jakarta, yakni sebanyak 0,0016 persen.
Baca juga: Mengintip Penyaluran KPR FLPP Bank Syariah Indonesia
“Dengan persentase kepemilikan saham tersebut serta sesuai Surat OJK No.SR-176, telah ditetapkan bahwa Perseroan dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi Pemegang Saham Pengendali BVIS,” terang EKo Waluyo, direktur BTN dalam suratnya dilansir laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 10 Juni 2025.
Menurut Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, aksi korporasi ini merupakan bagian dari inisiatif strategis BTN untuk melakukan pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah (UUS) atau BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
“Sehingga memenuhi peraturan regulator dan perundang-undangan negara,” kata Nixon LP Napitupulu.
Dia menambahkan, proses spin off BTN Syariah direncanakan dapat berlangsung sekitar Oktober hingga November 2025.
“Setelah spin off, diharapkan BTN Syariah yang digabungkan dengan BVIS akan menjadi lebih besar. Kami sudah berjanji kepada Menteri BUMN (Erick Thohir) bahwa bank syariah baru ini ditargetkan untuk menjadi bank syariah terbesar kedua dalam kurun waktu yang tidak lama, dengan bisnis yang efisien, inklusif, dan berbasis nilai-nilai syariah,” kata Nixon.
(*)