Jakarta, landbank.co.id– Bos Lippo James Ryadi mengaku siap mendukung kebijakan dan langkah yang diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) untuk masalah proyek Meikarta, Cikarang.
James Ryadi juga mengaku bahwa membangun kota baru seperti Meikarta tidaklah mudah dan ada 1001 masalah.
Sekalipun demikian, tambah James Ryadi, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada konsumen yang telah membayar dan berbagai dukungannya dalam pembangunan kota baru di timur Jakarta itu.
Dia mengatakan, walaupun tidak bisa mewakili Meikarta sendirian, perusahaannya terbuka demi kebaikan semua pihak. Karena itu, dirinya siap ikut arahan Menteri PKP agar masalah yang ada bisa segera selesai dengan baik.
Baca juga: Ini yang Bikin Laba Bersih LPKR Tembus Rp18,7 Triliun
“Pembangunan infrastruktur di Meikarta sudah selesai dan bukan hal kecil. Dari data ada sekitar 16.000 unit hunian di Meikarta yang telah dibangun dan diserahterimakan. Dan, tahun ini akan terus dilakukan serah terima sebanyak 3.000 unit. Kami akan ikuti arahan Menteri PKP,” katanya dikutip Kamis, 24 April 2025.
Pernyataan Bos Lippo diutarakan dalam pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Ruang Kerja Menteri PKP di Lantai 21 Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu, 23 April 2025 sore.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri petinggi Lippo lainnya, yakni John Ryadi dan sejumlah konsumen Meikarta itu berlangsung sekitar satu jam.
Menteri PKP meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.
Baca juga: Menteri PKP Koordinasi dengan Menteri Hukum untuk Kriteria MBR Rumah Subsidi
Menteri PKP menyatakan dirinya memang sudah mengenal dengan baik dan juga pernah bekerja dengan Pak James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp 100 juta perbulan. Dirinya bahkan bersedia memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja di Siloam untuk membantu Lippo untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini.
“Saya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu tiga bulan yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran pers Kementerian PKP.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menjelaskan, dari data kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), sejak diluncurkan pada 26 Maret 2025 sampai 23 April 2025 tercatat ada sekitar 118 masyarakat yang mengadukan masalah Meikarta dan ingin segera mendapatkan penyelesaian masalah yang dihadapi.
“Dari 118 tersebut ada 102 masyarakat yang telah melengkapi berkas dan dokumen yang dibutuhkan dan sisanya 16 orang belum melengkapi. Dari data sementara yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP sebagai operator layanan pengaduan BENAR PKP tercatat jumlah total dana 102 konsumen berjumlah Rp 26.855.558.439,” jelas Fitrah Nur.
(*)