Jakarta, landbank.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta pengembang rumah subsidi agar membangun rumah berkualitas dan layak huni.
Hal itu mengingat rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berskema kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) menggunakan APBN.
Di bagian lain, terkait pembangunan rumah subsidi yang memakai APBN, Kementerian PKP meminta BPK RI untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu.
“Hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu. Sekali lagi, saya selaku Inspektur Jenderal meminta atau memohon kepada BPK untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu supaya nanti bisa diperoleh sesuatu tertentu yang komprehensif. Bagaimana nanti kontrolnya, siapa yang bertanggung jawab terutama rumah bersubsidi yang tidak berkualitas dan terhadap pengembang-pengembang yang membangun rumah bersubsidi yang tidak layak dan tidak berkualitas,” tutur Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman dalam siaran pers, Kamis, 13 Februari 2025.
Baca juga: Kode Ramah dari Pemerintah
Hal itu dilontarkan Heri Jerman saat melakukan konferensi pers di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025.
Irjen Kementerian PKP menjelaskan, permintaan kepada BPK tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil kunjungan lapangan jajaran pimpinan Kementerian PKP ke sejumlah lokasi perumahan bersubsidi pemerintah di wilayah Jabodetabek.
“Pengembang yang membangun rumah bersubsidi yang tidak berkualitas itu tidak punya rasa empati, tidak punya rasa terhadap suatu keadaan yang dialami oleh beliau-beliau yang masuk MBR itu, yang seharusnya mendapatkan hak yang layak juga, rumah yang layak juga. Ini kalau kita biarkan, akan terus berlangsung seperti ini, itu yang dirugikan, selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu, tapi negara juga dirugikan,” katanya.
Baca juga: Begini Harga Sewa Rumah Jabodetabek Terbaru
Pada kesempatan itu, Irjen Kementerian PKP juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap fokus pada program penyediaan perumahan yaitu bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bisa mempunyai hunian yang layak.
Hal tersebut sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui program FLPP yang sampai saat ini masih berlangsung.
Guna memastikan ketepatan target sasaran penerima KPR FLPP dan hasil pembangunan rumah bersubsidi yang ada, imbuhnya, Menteri bersama seluruh jajaran Eselon I selalu melakukan kunjungan langsung ke beberapa tempat, lokasi perumahan yang masuk kategori FLPP.
Ternyata kondisi yang ditemukan sangat disayangkan karena banyak ditemui rumah yang dibangun tidak layak unik, rumah tidak layak fungsi misalnya tanahnya tidak dipadatkan secara benar sehingga begitu dipasangin keramik banyak yang pecah-pecah.
Baca juga: Pinhome Beberkan Temuan Harga Jual Rumah di Sejumlah Kota
Selain itu, saluran sanitasi dan saluran pembuangan air juga tidak sempurna sehingga kalau banjir masih banyak menggenang. Begitu juga dengan kualitas terkait dengan struktur bangunan dimana dirinya melihat secara langsung tembok-tembok banyak yang melupas dan kondisi lingkungan yang memprihatinkan.
“Saya juga minta secara tegas kepada pengembang-pengembang yang nakal yang membangun rumah tidak layak huni itu untuk tidak berhak lagi untuk tidak mendapatkan FLPP dari pemerintah,” tandasnya.
Lebih lanjut, Irjen Kementerian PKP menambahkan, sesuai arahan Menteri PKP pihaknya akan terus melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik untuk memastikan Program Tiga Juta Rumah berjalan dengan baik di lapangan.
Baca juga: Di Jabodetabek Beredar KPR FLPP Senilai Rp3,67 Triliun
Pihaknya juga mengapresiasi banyak pengembang yang masih baik yang benar-benar memperhatikan kualitas bangunan rumah serta punya komitmen dan rasa tanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.
“Jangan hanya memikirkan keuntungan, kita sudah hitung, ini (KPR FLPP – red) sebenarnya masih untung para pengembang, tapi kalau masih meninggalkan kualitas, masih meninggalkan ketidaktaatan untuk menyediakan rumah yang layak, ini sangat merugikan,” ujar Heri Jerman.
(*)