Kementerian PKP Minta BPK Audit Rumah Subsidi Tak Layak Huni

Kementerian PKP meminta BPK RI mengaudit rumah subsidi tidak layak huni yang memanfaatkan KPR FLPP dari APBN/foto: kementerian pkp

Guna memastikan ketepatan target sasaran penerima KPR FLPP dan hasil pembangunan rumah bersubsidi yang ada, imbuhnya, Menteri bersama seluruh jajaran Eselon I selalu melakukan kunjungan langsung ke beberapa tempat, lokasi perumahan yang masuk kategori FLPP.

Ternyata kondisi yang ditemukan sangat disayangkan karena banyak ditemui rumah yang dibangun tidak layak unik, rumah tidak layak fungsi misalnya tanahnya tidak dipadatkan secara benar sehingga begitu dipasangin keramik banyak yang pecah-pecah.

Bacaan Lainnya

Baca juga: Pinhome Beberkan Temuan Harga Jual Rumah di Sejumlah Kota

Selain itu, saluran sanitasi dan saluran pembuangan air juga tidak sempurna sehingga kalau banjir masih banyak menggenang. Begitu juga dengan kualitas terkait dengan struktur bangunan dimana dirinya melihat secara langsung tembok-tembok banyak yang melupas dan kondisi lingkungan yang memprihatinkan.

“Saya juga minta secara tegas kepada pengembang-pengembang yang nakal yang membangun rumah tidak layak huni itu untuk tidak berhak lagi untuk tidak mendapatkan FLPP dari pemerintah,” tandasnya.

Lebih lanjut, Irjen Kementerian PKP menambahkan, sesuai arahan Menteri PKP pihaknya akan terus melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik untuk memastikan Program Tiga Juta Rumah berjalan dengan baik di lapangan.

Baca juga: Di Jabodetabek Beredar KPR FLPP Senilai Rp3,67 Triliun

Pihaknya juga mengapresiasi banyak pengembang yang masih baik yang benar-benar memperhatikan kualitas bangunan rumah serta punya komitmen dan rasa tanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

“Jangan hanya memikirkan keuntungan, kita sudah hitung, ini (KPR FLPP – red) sebenarnya masih untung para pengembang, tapi kalau masih meninggalkan kualitas, masih meninggalkan ketidaktaatan untuk menyediakan rumah yang layak, ini sangat merugikan,” ujar Heri Jerman.

 

(*)

Pos terkait