Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa program dan kebijakan pembangunan perumahan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.
Ara menyebutkan, pihaknya bersama para pengembang juga akan melakukan konsolidasi terkait penyaluran alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun ini, pemerintah telah menyiapkan dana untuk pembangunan 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk asisten rumah tangga (ART).
Lebih lanjut, Ara mengungkapkan bahwa kebijakan makro ekonomi, seperti kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang diusulkan oleh Bank Indonesia (BI), diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta mempercepat pembangunan sektor perumahan.
“Program perumahan ini harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap seperti tukang bakso, tukang sayur, bahkan ART,” tambah Ara.
Selain itu, Kementerian PKP juga berencana untuk berkoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk mengalihkan sebagian lokasi Lapas yang ada di kota besar menjadi lokasi pembangunan perumahan.
Ara menilai banyak Lapas yang kini dapat dimanfaatkan untuk perumahan, meskipun perlu dibangun terlebih dahulu Lapas pengganti.
“Kami mendukung ide Presiden Prabowo Subianto untuk memanfaatkan lokasi Lapas yang ada sebagai lokasi perumahan, tentu setelah memindahkan Lapas-lapas tersebut ke tempat yang lebih strategis,” katanya.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan program pembangunan rumah bagi rakyat bisa berjalan dengan lebih efisien dan tepat sasaran, memberikan akses rumah yang layak bagi masyarakat Indonesia.
(*)
