Jakarta, landbank.co.id– Kementerian Pariwisata mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan Kawasan Raja Ampat tetap terlindungi.
Pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi pun menjadi hal yang ditekankan dalam pembangunan, khususnya pariwisata.
“Kita ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” tutur Menteri Pariwisata Widiyanti dikutip Jumat, 6 Juni 2025.
Untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat, Kementerian Pariwisata telah melakukan tiga langkah konkret.
Pertama, kunjungan dan dialog DPR bersama masyarakat.
Kementerian Pariwisata bersama Anggota DPR-RI melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat, Papua Barat, pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat.
Baca juga: Ini Komentar Menpar Soal Plataran Komodo Resort & Spa
Dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif.
Sebagai hasil dari kunjungan tersebut, Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR RI.
Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat.
Kedua, rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya .
Baca juga: Kemenpar Gandeng 46 Perusahaan untuk Gaet Wisatawan India
Menteri Pariwisata Widiyanti telah menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada Rabu 4 Juni 2025.
Dalam pertemuan tersebut, baik Kementerian Pariwisata dan Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjaga ekologi Raja Ampat.
