Alokasi rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu termasuk untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dari 23 ribu subsidi yang akan mendapat KPR FLPP itu, sebanyak 13.000 di antaranya diperuntukkan bagi para ASN di 11 kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Saya bersama Gubernur Jawa Barat dan Bupati serta Walikota bikin MoU kuota FLPP di Jawa Barat sebanyak 23.000 rumah yakni 13.000 dari Kementerian PKP lewat BP Tapera untuk ASN pemda dan 10.000 lewat penyaluran KPR FLPP dari Bank BJB,” ujar Menteri PKP dikutip, Kamis, 5 Juni 2025.
Siaran pers Kementerian PKP juga menyebutkan bahwa Menteri PKP bersama Gubernur Jawa Barat, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Komisioner BP Tapera serta 11 kepala daerah hadir di Gedung Pakuan, Jawa Barat, guna menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan bagi MBR dan ASN.
Baca juga: Menteri PKP Dorong Penyaluran FLPP di Jawa Barat
Ke-11 pemda di Jawa Barat itu mencakup Pemerintah Kabupaten Bogor, Cianjur, Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Kota Depok, dan Kota Bandung.
Menurut Menteri PKP, jumlah capaian KPR FLPP di Jawa Barat selalu menjadi daerah yang paling tinggi penyerapannya. Jumlahnya sekitar 30 persen dari total KPR FLPP nasional dan tahun ini menjadi sejarah dimana Presiden Prabowo Subianto mendorong Program Tiga Juta Rumah dengan mengalokasikan anggaran KPR FLPP tertinggi sejak Indonesia Merdeka yakni sebanyak 350.000 rumah untuk rakyat.
Dirinya berharap adanya dukungan dari kepala daerah, perbankan, dan pengembang di Jawa Barat untuk mensosialisasikan kemudahan akses masyarakat termasuk ASN untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau dengan memanfaatkan KPR FLPP.
“Ini saatnya rakyat Jawa Barat bisa memiliki rumah layak huni dengan KPR FLPP. Mari kita bersama- sama mensosialisasikan program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto dengan masif mulai dari Kepala Daerah agar rakyatnya bisa memiliki rumah subsidi yang layak huni dan berkualitas,” harap Menteri PKP.
(*)
