Jakarta, landbank.co.id– Pasar properti diprediksi terus melenggang di tengah pemilihan umum (pemilu), yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) tahun 2024.
Menurut pengamat properti AS Property Advisory Anton Sitorus, tidak ada korelasi yang signifikan antara kinerja pasar properti dengan dinamika politik selama penyelenggaraan pemilu.
Bahkan, kata Anton Sitorus , pasar properti terus melanjutkan pemulihan pascapandemi Covid-19 berakhir pada 2022.
“Kini, pasar properti dalam periode lanjutan pertumbuhan sejak tiga tahun terakhir,” ujar Anton Sitorus dalam diskusi di Tangerang, Banten, baru-baru ini.
Merujuk kepada data penjualan apartemen saat empat pilpres terakhir, yakni pada 2004, 2009, 2014, dan 2019, dampak pemilu tidak terlalu signifikan.
Anton menerangkan, saat pilpres 2004, penjualan apartemen atau kondominium tercatat cukup tingg. Lalu, saat pilpres 2009 relatif stabil dibandingkan dengan setahun sebelumnya.
“Bahkan, saat pilpres 2014 penjualan apartemen mencatat rekor tertinggi. Sempat turun pada 2019, tapi lebih banyak karena kenaikan harga sudah terlalu tinggi di Jakarta. Sekalipun demikian, penjualan apartemen di Bodetabek justru naik,” tutur dia. (data lengkap lihat halaman 2)
Dalam materi paparannya, Anton menyatakan, pergerakan pasar lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan bisnis.
Selain itu, tambahnya, dipengaruhi pertumbuhan oleh supply dan tren permintaan yang sedang berlangsung.
“Perumahan masih menjadi primadona dan kontributor terbesar. Landed property tetap menjadi incaran utama investor,” kata Anton.
Optimisme atas pasar pasar properti pada 2024 pernah dilontarkan Ketua Umum DPP Realestat Inodonesia (REI) Joko Suranto.
Ia menilai, di tengah tahun politik saat ini penjualan properti dapat tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan tahun 2023.
Hal serupa juga dilontarkan oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu.
Dia mengatakan, pemicu pertumbuhan penjualan rumah terutama didorong oleh stimulus pemerintah mulai dari kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga harga rumah Rp5 miliar.
Kemudian, insentif biaya administrasi pengurusan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp4 juta dan pelonggaran rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan Properti menjadi maksimal 100 persen untuk semua jenis properti.
Selain itu, dipicu oleh masih adanya kredit pemilikan rumah (KPR) subdisi.
“Stimulus-stimulus ini yang menyebabkan pertumbuhan penjualan rumah tahun ini kita harapkan mencapai 12 persen,” kata Nixon LP Napitupulu dalam siaran, baru-baru ini.
(*)