Jakarta, landbank.co.id – Data mengenai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan dijadikan acuan untuk program bantuan perumahan agar tepat sasaran.
“Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam rapat dengan Kepala Bappenas dan Plt Kepala BPS di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.
Menteri PKP mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.
“Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Ini Skema Rumah Subsidi yang Digemari Anak-anak Muda
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Bappenas bersama BPS terus memadukan data sekaligus memutakhirkan dan mengintegrasikan kelengkapan data.
“Prinsipnya kami di Bappenas ingin membantu sedemikian rupa sehingga Kementerian PKP bisa menghasilkan benar-benar yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam pembangunan rumah,” kata Kepala Bappenas.
Baca juga: KPR FLPP Sudah Bergulir Sejak Januari 2025
Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, juga telah melalukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam memadukan data, terutama terkait data kependudukan.
“Karena salah satu data yang terus menerus termutakhirkan adalah data Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) karena data kependudukan bersifat dinamis dan menjadi salah satu basis perencanaan pembangunan,” ujarnya.
