“Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah,” kata Fahri Hamzah disambut tepuk tangan para ratusan kepala desa dari Kabupaten Sumbawa.
Pada kesempatan itu, Wamen PKP juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memiliki 157 desa dan delapan kelurahan serta 24 kecamatan untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah dengan melakukan pendataan tanah-tanah yang bisa digunakan untuk hunian serta rumah-rumah yang tidak layak huni agar bisa dibedah agar layak huni. Selain itu, dirinya juga meminta agar bahan bangunan untuk rumah rakyat bisa sesuai dengan kondisi lingkungannya sehingga tidak mengandalkan dari pemerintah.
Untuk program pembangunan di desa, imbuhnya, karena lahan masih ada maka akan difokuskan pada pembangunan rumah tapak. Sedangkan di perkotaan karena tanahnya kurang dan harganya mahal akan dibangun Rusun.
“Bahan material pembangunan rumah di pedesaan jangan dipasok dari pusat saja. Tapi kalau masyarakat ingin membangun rumah dari kayu dan pasokan kayunya ada ya silakan, yang mau pakai bata silakan teknisnya kira-kira begitu,” tandasnya.
Sementara itu, Pjs Bupati Sumbawa, Najamudiin Amy menyatakan, siap mendukung Program 3 Juta Rumah dari Kementerian PKP. Adanya program perumahan di pedesaan tentunya akan mendorong perekonomian serta kesejahteraan masyarakat serta mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
Berdasarkan data yang ada, di Kabupaten Sumbawa terdapat 166 ribu Kepala Keluarga dan 117.593 unit rumah dan jumlah masyarakat miskin mencapai 67.400 orang. Jumlah RTLH yang ada sekitar 34 ribu rumah dan backlog perumahan 48 ribu lebih.
“Kami siap mendukung dan mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Kami berharap Kementerian PKP menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai percontohan program pembangunan rumah masyarakat desa,” harapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Salahuddin Rasyidi, Direktur PPP Haryo Bekti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan ratusan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa.
(*)
