Jakarta, landbank.co.id– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat pembangunan infrastruktur permukiman di berbagai daerah.
Fokus utama Pembangunan infrastruktur permukiman itu adalah mendukung penataan kawasan kumuh, pengembangan destinasi pariwisata, serta pengentasan kemiskinan.
Program pembangunan infrastruktur permukiman juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi yang merata.
Sepanjang tahun 2025 ini, Kementerian PU fokus mengerjakan penataan di tujuh lokasi strategis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman ini bukan cuma soal memperbaiki lingkungan fisik. Menurutnya, ini adalah instrumen sosial ekonomi untuk memperkuat ketahanan masyarakat.
“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Menteri Dody dikutip Senin, 27 Oktober 2025.
Baca juga: Penataan Kota Layak Huni dan Berkelanjutan Butuh Kolaborasi
Dia menambahkan, pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan.
Ketujuh lokasi yang tengah digarap mencerminkan fokus yang beragam. Ketujuhnya meliputi: Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari (Kota Medan), Penataan Kawasan Permukiman Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang), dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tanjung Banun (Kota Batam).
Lalu, Optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan (Kota Cirebon), Pembangunan Infrastruktur Mendukung Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang (Sulawesi Utara), Penataan Kawasan Bahodopi (Kabupaten Morowali), serta Penataan Kawasan Lelilef Waibulan (Kabupaten Halmahera Tengah).
“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan,” kata Menteri Dody.
Baca juga: Indonesia Butuh Road Map Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur permukiman tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki lingkungan fisik, tetapi juga menjadi instrumen sosial ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat.
